Pertamina Ditantang Bisa Babat Mafia Impor Minyak

RMOL.Pertamina diminta membereskan berbagai tudingan adanya mafia impor minyak dalam setiap transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Singapura.  Pembangunan kilang minyak dinilai efektif menekan angka impor minyak.    

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani berjanji akan men­dukung setiap langkah Pertami-na untuk membabat habis setiap aksi mafia impor minyak.

“Tudingan tersebut ha­rus di­buktikan sekaligus dibe­res­kan. Karena itu, kita meng­ap­resiasi lang­kah Pertamina yang ber­janji tidak akan membeli mi­nyak lewat trader (pedagang),” cetus politisi PDIP ini di Jakarta, kemarin.

Diakui Dewi, masalah impor min­yak sangat rawan dipolitisasi karena nilainya yang sangat be­sar. Se­ba­gai gambaran, setiap hari In­do­ne­sia membutuhkan kon­sumsi BBM 1,3 juta barel per hari. Se­men­tara produksi mi­nyak yang dilakukan oleh kon­traktor hanya 900.000 barel, se­hingga sisanya harus diimpor.

Dari 900.000 barel, ada sekitar 300.000-400.000 barel se­ba­g­ai bia­ya yang dikeluarkan (cost re­covery) dari eksplorasi. Se­dang­kan sisanya, baru dimasukkan ke kilang-kilang minyak Indonesia.

Dia mengakui, selama ini me­ka­nisme impor minyak yang dila­kukan Pertamina kerap ber­ma­salah. Ditambah lagi, ke­mam­pu­an kilang di dalam negeri  sangat minim.  

“Seperti misalnya peristiwa la­lu Pertamina sempat ‘di­rampok’ di Somalia, namun tidak ada asu­ransinya. Akibatnya nilai keru­gian mencapai Rp 1,2 tri­liun. Ini semua harus dibe­nahi,” cetusnya.

Dewi menyarankan, Perta­mi­na harus membenahi kembali me­kanisme impor minyak ter­se­but. Banyak cara yang bisa di­lakukan untuk menhindari mafia minyak.

“Impor harus me­menuhi kom­po­­nen CRFI, yaitu cost, freight, receive dan insu­rance,” sarannya.

Sebelumnya, Pertamina ber­jan­ji akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara lang­sung ke produsen mulai kuartal ketiga 2012. Dirut Pertamina Ka­­ren Agustiawan mengatakan, me­kanisme impor secara lang­sung tersebut akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

“Kami mesti memastikan lang­kah ter­sebut tidak menimbulkan risiko, se­perti kegagalan pasok­an impor yang akan berakibat pa­da terja­dinya krisis energi di dalam ne­geri,” kata Karen.

Menurut Karen, pihaknya me­nyam­but baik dukungan peme­rintah mengimpor secara lang­sung tersebut. Dalam kontrak pem­belian langsung, me­mang memerlukan pem­bi­caraan antar pemerintah (go­vern­ment to go­vernment/G to G) ter­lebih dahulu.

Karen mengatakan, Perta­mina akan mengupayakan pe­nye­rapan minyak mentah domestik se­cara maksimal untuk meme­nuhi ke­bu­tuhan kilang BBM.

“Melalui upaya-upaya terse­but, kami ingin meningkatkan ketahanan pasokan energi na­sio­nal dan mendukung opti­ma­lisasi kinerja Petral (anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam per­dagangan minyak dan pro­duk),” terang Karen.

Menurut dia, sistem pengada­an minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral selama ini telah berjalan baik dan dengan prinsip-prinsip tata kelola pe­r­u­sa­haan yang baik (good cor­po­ra­te gover­nance/GCG).

Namun, Pertamina akan terus me­lakukan perbaikan secara ber­­kesinam­bungan pada proses pe­me­nuhan kebutuhan BBM nasional. “Kami berupaya mela­ku­kan impor langsung dari NOC (natio­nal oil company), produsen mi­nyak dan pemilik kilang,” terang Karen.

Pertamina, lanjutnya, juga akan mengurangi secara bertahap ke­tergantungan terhadap impor BBM dan minyak mentah mela­lui pembangunan dua kilang ter­in­tegrasi di Balongan, Jawa Ba­rat dan Tuban, Jawa Timur.

Pengamat energi dari Refor­Miner Institute Ko­maidi Notone­goro mengatakan, Per­tamina per­lu mengkom­bi­nasikan mekanis­me pengadaan im­por antara pem­beli­an secara lang­sung dan melalui peda­gang (trader).

“Masing-masing punya kele­     bah­wa pem­be­lian melalui trader itu jelek dan rawan mafia minyak,” ujarnya.

Dalam pembelian me­lalui me­kanisme antarpemerintah pun (G to G), lanjut Komaidi, juga tetap berpeluang ada mafia jika me­mang ada niat. [Harian Rakyat Merdeka]