Berita

tb hasanuddin/ist

Pemerintah Hangat-hangat Tahi Ayam, NKRI Terancam Tinggal Cerita

KAMIS, 17 MEI 2012 | 11:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah tidak serius menangani radikalisme di dalam negeri. Di era reformasi ini, tindak dan penyebaran pahamnya kian mengkhawatirkan.

"Program meredam radikalisme yang didengung-dengungkan pemerintah selama ini nyaris tak terdengar lagi, cuma 'hangat-hangat tahi ayam'," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada wartawan, Kamis (17/5).

Padahal, menurutnya, ada dua hubungan mendasar dalam teori transformasi dari radikalisme menuju teroris. Pertama, terbentuknya "kondisi juang" sebuah perlawanan. Pada kondisi ini para pelaku berjuang lewat opini dan bahkan politik agar pemerintah dan aparat semakin toleran terhadap radikalisme.


"Semakin toleran aparat pemerintah terhadap radikalisme maka semakin luas kondisi juang yang dibentuk, dan tidak mustahil akan terbentuk daerah tertentu menjadi daerah radikal. Sekarang pentahapan ini sudah berhasil di beberapa daerah di Indonesia," ucapnya.

Dan pada umumnya, lanjut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, personel-personel radikal adalah sumber potensial untuk direkrut menjadi teroris . Menurut data, tingkat "kerelaan menjadi martir" dari kelompok radikal yang kemudian menjadi teroris, menduduki angka paling tinggi.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, teroris di Indonesia tidak akan habis selama radikalisme tak ditangani dengan serius, apalagi pemerintah sekarang cenderung bersikap toleran bahkan kooperatif terhadap radikalisme.

"Dalam lima tahun terakhir ini pemerintah keok menjaga pluralisme. Kalau ini terus dibiarkan, tidak mustahil dalam dekade 10-15 tahun ke depan, Pancasila, plurarisme dan bahkan NKRI hanya tinggal cerita," tandasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya