Berita

tb hasanuddin/ist

Pemerintah Hangat-hangat Tahi Ayam, NKRI Terancam Tinggal Cerita

KAMIS, 17 MEI 2012 | 11:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah tidak serius menangani radikalisme di dalam negeri. Di era reformasi ini, tindak dan penyebaran pahamnya kian mengkhawatirkan.

"Program meredam radikalisme yang didengung-dengungkan pemerintah selama ini nyaris tak terdengar lagi, cuma 'hangat-hangat tahi ayam'," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada wartawan, Kamis (17/5).

Padahal, menurutnya, ada dua hubungan mendasar dalam teori transformasi dari radikalisme menuju teroris. Pertama, terbentuknya "kondisi juang" sebuah perlawanan. Pada kondisi ini para pelaku berjuang lewat opini dan bahkan politik agar pemerintah dan aparat semakin toleran terhadap radikalisme.


"Semakin toleran aparat pemerintah terhadap radikalisme maka semakin luas kondisi juang yang dibentuk, dan tidak mustahil akan terbentuk daerah tertentu menjadi daerah radikal. Sekarang pentahapan ini sudah berhasil di beberapa daerah di Indonesia," ucapnya.

Dan pada umumnya, lanjut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, personel-personel radikal adalah sumber potensial untuk direkrut menjadi teroris . Menurut data, tingkat "kerelaan menjadi martir" dari kelompok radikal yang kemudian menjadi teroris, menduduki angka paling tinggi.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, teroris di Indonesia tidak akan habis selama radikalisme tak ditangani dengan serius, apalagi pemerintah sekarang cenderung bersikap toleran bahkan kooperatif terhadap radikalisme.

"Dalam lima tahun terakhir ini pemerintah keok menjaga pluralisme. Kalau ini terus dibiarkan, tidak mustahil dalam dekade 10-15 tahun ke depan, Pancasila, plurarisme dan bahkan NKRI hanya tinggal cerita," tandasnya. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya