Strategi Penanggulangan Tenaga Kerja Mesti Diubah

RMOL.Menteri Perencanaan Pem­ba­ngunan Nasional/Kepala Badan Pe­rencanaan Pembangunan Na­sional (PPN/Bappenas) Armida Ali­sjahbana menganggap per­ma­­salahan tenaga kerja Indone­sia saat ini bersifat multi kom­pleks. Apa­lagi tingkat pengang­guran saat ini masih tinggi.

“Sudah waktunya bagi negara me­ngubah strategi dalam pe­nang­gulangan masalah kete­na­gaker­jaan,” kata Armida.

Sebab, tingginya presentasi pe­­ngangguran masih menun­jukkan fenomena penganggur usia muda berasal dari masyara­kat yang ber­pendidikan rendah.

Menurutnya, upaya pembena­han tidak mungkin terus diharap­kan pada sektor industri dan bis­nis skala besar. Perbaikan pen­di­dikan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu hal uta­ma yang harus segera dilakukan. Terlebih, penduduk Indonesia yang jumlahnya 240 juta orang, terus menghasilkan pertumbuh­an angkatan kerja sebanyak 2,91 juta per tahun.

Pertumbuhan angkatan kerja tahun lalu bahkan telah meng­ha­silkan tingkat pengangguran sebesar 7,61 persen. Pe­ngang­guran ini tercipta dari akumu­lasi per­bedaan sebesar 1,37 juta ang­katan kerja yang tidak ter­serap dalam dunia usaha.

Atas dasar itu, Armida berha­rap ada perubahan pada strategi ke­tenagakerjaan. Dengan hara­pan, tenaga kerja yang tidak ter­serap dan tidak terlatih bisa di­serap oleh industri dan bisnis ber­skala besar yang tengah berjuang meningkatkan daya saingnya.

“Kita juga memahami dari se­mua angkatan kerja yang ter­se­dia, ternyata 80 persennya ada­lah tenaga yang tidak terlatih. Ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi,” unkapnya.

Untuk mengatasi itu, sudah saatnya pemerintah mengandal­kan peran UMKM dan pertanian se­cara eksplisit. Sebab, UMKM yang saat ini jumlahnya menca­pai 51 juta unit usaha merupakan pe­luang terbesar pemerintah untuk mengatasi masalah peng­ang­­gu­ran serta memperkuat per­tum­buhan ekonomi daerah mau­pun nasional.

Selain itu, kata Armida, pe­ning­katan produktivitas tenaga ker­ja perlu dikaitkan dengan pro­gram peningkatan Human Produc­­tivity yang lebih luas dan nasional.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Te­naga Kerja, Pendidikan dan Ke­sehatan James T Riady menga­ta­kan, sejak dua tahun lalu Kadin telah mengembangkan program pe­ningkatan produktivitas tenaga kerja serta program melahirkan setidaknya 4 juta entrepreneur.

“Saya yakin program yang men­dapat dukungan dunia usaha ini dapat berjalan lebih cepat dan efektif kalau ditunjang kebi­jakan pemerintah,” katanya.

Kadin juga berharap peme­rintah dapat melakukan pooling of re­sources dari kalangan BUMN serta pendanaan hibah dari ber­ba­gai negara dan lembaga keuangan in­ternasional. Bahkan, investasi asing yang beroperasi di Indonesia per­lu diajak ikut serta dalam pro­gram-program kete­nagakerjaan.

James mengakui, Indonesia masih sangat tertinggal dari ne­gara tetangga dalam hal jumlah wirausahawan. Jumlah wirau­sa­hawan Indonesia saat ini masih sa­ngat minim, yakni hanya 0,2 per­sen dari 240 juta penduduk Indonesia. Padahal, suatu nega­ra dikatakan makmur jika jum­lah wirausaha sedikitnya 2 per­sen dari jumlah keseluruhan pen­du­duk. [Harian Rakyat Merdeka]