Renegosiasi Kontrak Karya Tambang Jalan Di Tempat

RMOL. Renegosiasi kontrak karya pertambangan dinilai jalan di tempat. Padahal, negara terus dirugikan oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Berdasarkan data Indone­sia Corruption Watch (ICW), kon­trak karya PT Freeport Indo­nesia yang berlaku hingga 2021 menimbulkan potensi kerugian ne­gara akibat kekurangan pene­rimaan royalti Rp 1,591 triliun.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, nilai potensi kerugian negara tersebut didasarkan pada perhitungan hasil nilai royalti yang dilakukan ICW selama kurun waktu 2002-2010 dibanding pelaporan pem­bayaran royalti Freeport.

Dari laporan keuangan Free­port, perusahaan tersebut telah mem­bayarkan royalti kepada negara senilai 873,2 juta dolar AS. Sementara berdasarkan per­hitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti Freeport ada­lah 1.050 juta dolar AS. Diduga ter­jadi kekurangan pembayaran royalti yang berakibat peneri­ma­an negara berkurang 176,886 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,591 triliun.

Menurut Firdaus, kerugian ne­gara saat ini diduga lebih besar la­gi. Karena hasil penelitian ICW ter­sebut hanya untuk tahun buku 2010. “Apalagi proses renego­siasi kontrak karya saat ini sta­tusnya belum jelas, sehingga ro­yalti yang dibayarkan mereka ma­sih kecil,” jelas Firdaus ke­pada Rak­yat Merdeka.

Dia menekankan pemerintah segera menyelesaikan renego­sia­si kontrak karya sesuai amanah Un­dang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Ba­tubara (Minerba).

Direktur Eksekutif Indonesia Resourses Studies (Iress) Mar­wan Batubara menilai, lam­ban­nya renegosiasi kontrak karya ka­rena ketidakberdayaan Pe­me­rintah Indonesia.

“Sekarang pemerintah hanya fokus pada pelarangan ekspor bahan tambang mentah untuk per­usahaan kecil. Sedangkan re­negosiasi kontrak karya tidak per­nah disentuh,” kritik Marwan.

Padahal, kata dia, renegosiasi itu sudah diatur dalam UU No­mor 4 tahun 2009. Meskipun sudah tiga tahun lebih ditetap­kan, pemerintah belum mampu memberlakukannya.

Menurut Marwan, ada enam isu stra­­tegis renegosiasi untuk di­sepakati. Yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, peneri­maan negara, kewajiban dives­tasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian serta kewajiban peng­gunaan barang dan jasa dalam negeri.

Lambatnya pemerintah me­laku­kan renegosiasi kontrak kar­ya akan berdampak pada keru­gian negara. Pasalnya, hingga kini perusahaan asing itu hanya mem­bayar royalti emas 1 persen, perak 1 persen dan tembaga 1,5 persen. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003, royalti emas, perak dan tembaga masing-masing 3,75 persen, 3,25 persen dan 4 persen.

Karena itu, kata Marwan, pe­merintah jangan lagi menunda-nun­da pelaksanaan renegosiasi kon­trak karya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memberikan target.

“Jika perusahaan asing terse­but menolak, pemerintah harus tegas memberikan sanksi sampai pen­cabutan izin,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR Mu­hammad Syafrudin juga men­desak pemerintah segera me­rea­lisasikan renegosiasi kontrak karya Freeport dan perusahaan tambang asing lainnya yang ber­operasi di Indonesia. “Rene­go­siasi ini harus ditunjukkan untuk kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan cuma wacana,” cetusnya.

Syafrudin juga meminta per­usa­haan tambang yang beroperasi di Indonesia kooperatif mere­negosiasi kontrak karya. Sebab, renegosiasi itu tidak hanya per item, misalnya hanya royaltinya atau luasannya saja. Renegosiasi itu harus dalam satu paket.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, renegosiasi penting untuk menyesuaikan isi kesepakatan dengan UU Miner­ba. Meski demi­kian, renegosiasi tak bisa dilakukan terburu-buru.

“Semuanya sedang diproses. Namanya renegosiasi, tidak bo­leh memaksakan sesuatu. Kita harus menghormati kontrak awal. Free­port sudah setuju melakukan pem­bicaraan rene­gosiasi,” jelas Hatta.

Freeport mengkalim telah mem­bayar setoran berupa pa­jak, royalti, dan dividen se­besar 2,4 miliar dolar AS atau se­kitar Rp 21 triliun ke Pe­merintah Indo­nesia di 2011. Setoran ini naik 21 persen dibanding 2010 yang hanya Rp 17,3 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]