Kementerian/Lembaga Diminta Tidak Tambah Pagu Anggaran

RMOL. Kementerian Keuangan (Kemen­keu) meminta Kementerian/Lem­baga (K/L) tidak menambah pagu anggaran dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (DIPA APBNP) 2012. Hal ini untuk menjaga defisit tidak melebihi 2,23 persen.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo mengatakan, langkah penghematan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya masih tidak cukup untuk meng­kom­pensasi melonjaknya subsidi BBM di saat harga minyak dunia melonjak.

“Saya kira K/L diminta untuk ber­hemat. Jangan sampai nanti ada keinginan untuk menambah pagu. Kalau ada kebutuhan ha­rus ada efisiensi internal, mi­salnya anggaran perjalanan dinas diku­rangi,” ujar Herry.

Dia juga mengatakan, K/L ti­dak bisa menolak anggarannya dipo­tong untuk program peng­he­matan. Apalagi, tahun ini pe­me­rintah menargetkan Rp 18,9 tri­liun dalam pagu yang sudah tidak bisa diutak-atik.

Menurut Herry, saat ini pe­merintah sudah melihat potensi ang­garan dalam APBN yang bisa dikorbankan untuk program peng­­hematan. Anggaran yang bisa dihemat adalah cadangan be­lanja pegawai. Selain itu, ma­sih ada beberapa pengeluaran yang bisa dibekukan.

Sebagai payung hukum peng­he­matan anggaran K/L, Herry mengatakan, dalam waktu dekat ini akan ada Instruksi Presiden (Inpres). “Kami sedang meng­usulkan Inpres untuk mengatasi itu. Kemarin ada K/L yang mau minta lagi, itu nanti ada pene­gasan tidak bisa, harus tetap di­lakukan pemotongan karena ini bagian dari Undang-Undang APBN,” jelasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fis­kal Kemenkeu Bambang Brodjo­negoro mengatakan, pemerintah akan tetap menjaga defisit berada pada level yang telah ditargetkan pemerintah sebesar 2,23 persen.

Menurut Bambang, untuk me­nu­tupi beban anggaran pe­me­rintah terkait terus mem­beng­kaknya anggaran subsidi, pihak­nya akan memotong anggaran non prioritas.

 â€œKita akan atur tidak kesitu (pem­bengkakan). Pokoknya cu­kup, sudah jangan bikin sinyal-sinyal aneh penerimaan kan akan nambah,” pungkasnya.   [Harian Rakyat Merdeka]