Kemendag Janjinya Bikin Izin Ekspor Cuma 8 Jam

RMOL. Menghadapi persaingan bisnis yang kian tajam, kalangan pengusaha me­nyoroti perizinan ekspor dan impor. Sedikitnya di­butuhkan waktu sekitar 17 hari untuk membuat satu surat izin ekspor impor.

  Hal lain yang menyebabkan pengeluaran pe­ngusaha mening­kat adalah pe­nerapan Indonesia National Sing­le Window (INSW) hanya 3-4 hari.

  Menanggapi hal itu, Kemen­terian Perdagangan membuat sis­tem perijinan baru bersifat online (e-licensing), yakni Inatrade. Sistem itu diharapkan bisa me­mangkas proses perizinan eks­por dan impor hanya dalam waktu delapan jam.

Direktur Fasilitasi Ekspor Im­por Kementerian Perdagangan Ahmad Syafri mengatakan, sistem baru tersebut diharapkan bisa men­dukung upaya pemerintah mene­rapkan INSW. Selain itu juga untuk menghadapi persai­ngan global dan efisiensi waktu serta biaya dalam proses pena­nga­nan.

Sebab, selama ini, kom­ponen waktu perizinan di Ke­men­dag bisa mencapai 30 persen dari total per­izinan. “Dengan Inatrade kita me­ngupayakan efisiensi waktu dan biaya. Selain cepat juga gratis,” ungkap Sayfri kepada wartawan di kantornya, Kamis (10/5).

Menurutnya, inatrade bisa mem­percepat proses perizinan dalam koridor pengajuan izin tanpa membutuhkan verifikasi nomor pengenal importer (NPI) atau harus memerlukan reko­men­­dasi Kementerian laninnya yang terkait dengan produk.

“Kalau perlu proses verifikasi memang bu­tuh waktu. Karena harus me­nye­suaikan pos tarif de­ngan pro­duknya,” tuturnya.

Syafri men­con­toh­kan, misal­nya untuk pro­duk psikotropika, tekstil dan ko­moditas yang masuk di Peraturan Menteri Perdaga­ngan nomor 57 tahun 2011 ten­tang pengaturan impor.

Syafri menambahkan, Inatrade juga memfasilitasi perusahaan untuk dapat melakukan tracking document atau mengecek proses berjalannya perrzinan sudah men­capai tahap apa saja. Namun, bukan berarti sistem ini tidak mempunyai kelemahan.

Dia mengakui, dengan belum adanya sistem tanda tangan vir­tual meru­pakan sebuah kelemah­an. “Jadi untuk tanda tangan per­izinan tetap manual oleh pejabat yang berwe­nang, jadi butuh pro­ses beberapa waktu,” jelasnya.

Namun, menurut Ketua Lem­baga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Didik Rachbini, prosedur berbiaya tinggi dan pu­ngutan liar menyebabkan segala bentuk perizinan usaha berjalan lama. Sebagai contoh, untuk izin pendirian usaha di Singapura hanya memakan waktu tiga hari. Sedangkan di Jakarta, penguru­san serupa memakan waktu tiga bulan. “Itu pun kalau ada setoran. Kalau nggak, ya pasti lebih lama lagi,” katanya.

Anggota LP3E Kadin Indone­sia Ina Primiana menambahkan, dalam rantai distribusi, pengu­saha kebanyakan harus mem­bayar biaya retribusi yang di­kena­kan pada masing-masing daerah yang dilalui. “Ekonomi biaya tinggi merupakan biaya ti­dak terkontrol yang besarnya bisa mencapai 20-30 persen dari biaya ekonomi,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]