Pake Pola Lama Sih, Pengurangan Orang Miskin Sulit Tercapai Deh...

RMOL. Pemerintah menurunkan target pengurangan tingkat kemiskinan pada 2013 di angka 8-10 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun ini.

Menteri Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Badan Peren­ca­na Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Armida Alisjah­bana mengatakan, target pengu­rangan 2013 lebih kecil di­ban­ding tahun ini yang mencapai 11,5 persen.

Menurutnya, diturunkannya tar­get pengurangan kemiskinan tahun depan disebabkan minim­nya ang­garan program pengen­ta­san ke­miskinan karena sem­pitnya ruang fiskal yang disebabkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan tingkat kemis­ki­nan sangat berat karena perlu koor­dinasi yang bisa disinergikan de­­ngan program lain. Apalagi ke­bi­ja­kan penurunan kemiskinan ang­garannya terbatas,” ujar Armida.

Untuk diketahui, dalam APBN 2012 anggaran untuk penanganan kemiskinan hanya berkisar Rp 285 miliar atau hanya 0,02 per­sen total APBN 2012 yang men­ca­pai Rp 1.418 triliun. Sedang­kan sisa anggaran lainnya ter­sebar di ke­menterian/lembaga.

Pengamat Ekonomi dari Indef Enny Sri Hartati mengatakan, jika pemerintah masih menggu­na­kan pola lama, maka target pe­nurunan kemiskinan akan sulit ter­capai. Apalagi anggaran sub­sidi terus membengkak.

Menurut Enny, pengentasan kemiskinan di dalam negeri bisa berjalan dengan baik jika ang­garan yang sudah ada bisa di­opti­malkan dan terfokus pada satu lembaga, sehingga bisa terkoor­di­nasi dan terintegrasi yang mem­buat dampaknya signifikan. Saat ini anggaran pengurangan ke­mis­kinan itu tersebar di beberapa kementerian/lembaga.

“Jangan berhenti (tuntaskan kemiskinan) karena alasan ruang fiskal sempit karena subsidi membengkak, justru itu yang ha­rus diselesaikan,” imbuhnya.

Enny mengatakan, yang harus menjadi perhatian dari pemerin­tah adalah mempermudah akses bagi orang miskin. Pasalnya, se­la­ma ini ada ketidakmampuan dan tidak adanya kesempatan ba­gi rakyat miskin untuk meng­ak­ses segala bidang, misalnya ke­sehatan dan pendidikan.

Untuk jangka panjang, kata Enny, selain untuk mengentaskan kemiskinan juga bisa mendorong terciptanya perekonomian yang memadai dengan meng­imple­men­tasikan secara benar program per­luasan lapangan kerja, sti­mulus bagi perindustrian dan UMKM.

“Lebih baik ke sana daripada tersebar ke beberapa kemente­rian/lembaga tapi kecil-kecil, sehingga dampaknya sulit te­rasa,” tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR Ab­dul Hakim mengatakan, pena­nganan kemiskinan yang terse­bar di beberapa kementerian/lem­baga yang dilakukan peme­rin­tah selama ini menyebabkan banyak program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran.

Menurut Hakim, sebaiknya anggaran tersebut dipusatkan di satu kementerian, misalnya di Kementerian Sosial. Pasalnya, kementerian yang membidangi masalah sosial ini hanya menda­pat porsi anggaran sedikit.

Apalagi, kata dia, dari  laporan BPK Semester I tahun 2011, ada  dana bantuan sosial sebesar Rp 2,2 triliun yang penyalurannya tidak dapat dipertanggungjawab­kan dan tidak tepat sasaran. Aki­batnya, banyak warga miskin yang tidak terpenuhi hak sosial dan ekonominya.

Sementara Badan Pusat Sta­tistik (BPS) mencatat, angka ke­miskinan mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau se­tara 12,36 persen dari total pen­duduk Indonesia. Kategori ke­lom­pok miskin ini berupa jumlah pen­­duduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk.

Data BPS juga menyebutkan, jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen, meski relatif turun dibanding maret 2011 sekitar 30,02 juta jiwa. Pengentasan ke­miskinan yang mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2011 tergolong rendah

Selama periode Maret-Septem­ber 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 90 ribu jiwa atau dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011. Sementara di daerah pe­desaan berkurang 40 ribu jiwa atau dari 18,97 juta orang pada Ma­­ret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011.   [Harian Rakyat Merdeka]