Berita

ilustrasi

Ini Saran Supaya Indonesia Tidak Jadi Negara Kacau

SENIN, 07 MEI 2012 | 12:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kasus penembakan, perampokan, arogansi warga sipil akibat peredaran senjata api (senpi) yang kurang terkontrol, menjadi titik perhatian penanganan keamanan di tengah perkara yang menjamur. Bahkan, aparat sendiri, yang memang dibekali senjata oleh negara, kerap menyalahgunakannya untuk perbuatan yang melanggar hukum dan disiplin korps.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menyarankan beberapa hal yang mesti diperhatikan pemerintah dan aparat keamanan terkait isu peredaran senpi ini.

"Merebaknya penggunaan senjata api, legal maupun ilegal dari mulai gaya-gayaan sok jagoan, mengancam bahkan sampai dengan membunuh, benar-benar menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat. Pemerintah harus segera melakukan upaya penertiban dengan serius," kata TB Hasanuddin lewat pesan singkat.


Untuk itu dia menyarankan, pertama kali yang mesti dilakukan adalah segera tertibkan senpi-senpi yang digunakan aparat, cek ulang prosedur tetap di masing-masing kesatuan dan adakan pengawasan yang ketat agar tak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Bagi yang melanggar, berikan sanksi yang berat," katanya.

Kedua, sebaiknya tarik semua senpi jenis apapun dari para pemegang berizin karena senjata-senjata itu rawan jatuh kepada orang yang tak bertanggungjawab untuk dipakai melakukan tindak kejahatan.

"Untuk atlet menembak, perketat pengawasannya dan simpan selalu senjata di gudang yang ditentukan," imbuh dia.

Selanjutnya, aparat mesti lakukan terus operasi razia untuk menjaring dan mengambil semua senjata legal yang berkeliaran selama ini.

Dia tegaskan, pemerintah jangan menganggap enteng dengan merebaknya penggunaan senjata api untuk tindakan kriminal. Kecenderungan terjadinya kejahatan kelompok bersenjata sudah mulai terjadi beberapa kota di Indonesia.

"Kalau pemerintah  tidak serius, tidak mustahil pada suatu saat kita akan menjadi negara  kacau seperti di Sudan, Senegal dan lainnya," tegas dia. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Pesan Ketum Muhammadiyah: Fokus Tangani Bencana, Jangan Politis!

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:13

Amanat Presiden Prabowo di Upacara Hari Bela Negara

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:12

Waspada Banjir Susulan, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:05

Audit Lingkungan Mendesak Usai Bencana di Tiga Provinsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:04

IHSG Menguat, Rupiah Dibuka ke Rp16.714 Pagi Ini

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:59

TikTok Akhirnya Menyerah Jual Aset ke Amerika Serikat

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:48

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:28

Bursa Asia Menguat saat Perhatian Investor Tertuju pada BOJ

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:19

OTT Kalsel: Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:05

Mentan Amran: Stok Pangan Melimpah, Tak Ada Alasan Harga Melangit!

Jumat, 19 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya