Boy Rafli Ahmad: Anggaran Perjalanan Dipotong, Terserah Kebijakan Pemerintah

RMOL. Perjalanan dinas pejabat selama ini cukup menyedot keuangan negara. Jumlahnya mencapai Rp 18 triliun. Ini yang disorot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, agar dikurangi.

“Kita terlalu banyak uang untuk perjalanan dinas, semestinya bisa dipotong,” kata Azwar.     

Sentilan ini tentu ditujukan kepada semua pejabat di negeri ini, khususnya kementerian/lem­baga yang memiliki anggaran pe­gawai yang besar. Misalnya, Kementerian Pertahanan  Rp 34,2 triliun,  Kepolisian Negara Repu­blik Indonesia Rp 28,3 triliun, Kementerian Agama Rp 17,5 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Rp 9,1 triliun, Kementerian Keuangan Rp 8,4 triliun, Kementerian Kesehatan  Rp 4,1 triliun, Kementerian Hu­kum dan HAM Rp 3,2 triliun, Mah­kamah Agung  Rp 3,0 triliun, Kementerian Luar Negeri Rp 2,0 triliun, dan Kejaksaan Republik Indonesia  Rp 1,7 triliun.

Pos anggaran belanja pegawai juga terus ditekan untuk meng­antisipasi pembengkakan akibat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun ternyata belanja pegawai tetap saja besar. Bebe­rapa kementerian dan lembaga negara diketahui memiliki be­lanja negara yang menghabiskan miliaran rupiah.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Ka­begpenum) Mabes Polri Boy Rafli Ahmad mengatakan, be­lanja pegawai Polri 70 persen digunakan untuk gaji.   

“Kalau anggaran perjalanan di­nas, saya nggak tahu berapa jum­lahnya. Yang jelas, anggaran Polri itu 70 persen untuk pega­wai,’’ kata Boy Rafli Ahmad ke­pada Rakyat Merdeka, Kamis (3/5).  

Berikut kutipan selengkapnya:

Anggaran belanja pegawai Polri mencapai Rp 28,39 tri­liun, digunakan untuk apa saja?

Belanja pegawai itu meliputi pembayaran gaji pegawai. Selain itu alokasi belanja barang sebesar Rp 7,39 triliun dan belanja modal sebesar Rp 4,05 triliun.

Sebenarnya berapa angga­ran keseluruhan untuk tahun 2012 ini?

Anggaran Kepolisian Negara RI tahun 2012 mencapai Rp 39,78 triliun. Namun, dari nilai itu, alokasi anggaran untuk be­lanja pegawai mencapai Rp 28,39 triliun.

Anggaran paling besar di pos apa?

Untuk  gaji pegawai sekitar 70 persen. Setelah itu untuk opera­sio­nal yaitu untuk biaya penye­lidikan.

Bagaimana  jika anggaran ke­po­li­sian dipotong karena selama ini dinilai bo­ros?

Yah, semua tergantung dari ke­bijakan negara, kebijakan pe­me­rintah. Jika anggaran dipang­kas bisa saja. Kalau itu di­la­kukan maka kami akan me­la­ku­kan pe­ngu­ra­ngan biaya pem­bangu­nan sarana dan pra­sa­rana.

Tapi masih perlu dikaji di sektor mana yang perlu diku­rangi. Saya bukan di bidang itu dan bukan ahlinya. Namun ada asisten perencanaan Polri yang melakukan evaluasi mengenai sektor mana yang akan dikurangi.

Penghematan gaji nggak mung­kin dilakukan, apa mung­kin dipangkas anggaran penga­daan?   

Itu mungkin. Biasanya me­mang yang dipotong itu bukan di sektor gaji. Kalau gaji ya, tetap gaji. Yang dipotong itu biasanya di sektor pengadaan dan pem­ba­ngunan. Untuk pengadaan ba­rang dan jasa bisa saja porsinya diku­rangi demi menghemat.

Apa pernah dilakukan pe­mo­tongan anggaran seperti itu?

Pernah. Saat diminta ada peng­hematan, atau saat ada tight mo­ney policy. Saya lupa itu kapan. Tapi itu pernah. Memang jarang dilakukan.

Kalau nggaran pem­bangu­nan dan sarana pengadaan ba­rang dikurangi, apa  mengura­ngi kinerja polisi?

Nggak. Tidak akan mengura­ngi. Itukan penghematan penga­daan barang dan pembangunan saja. Tidak akan mengurangi kinerja kita.

Itu mungkin. Biasanya me­mang yang dipotong itu bukan di sektor gaji. Kalau gaji ya, tetap gaji. Yang dipotong itu biasanya di sektor pengadaan dan pem­ba­ngunan. Untuk pengadaan ba­rang dan jasa bisa saja porsinya diku­rangi demi menghemat.

Apa pernah dilakukan pe­mo­tongan anggaran seperti itu?

Pernah. Saat diminta ada peng­hematan, atau saat ada tight mo­ney policy. Saya lupa itu kapan. Tapi itu pernah. Memang jarang dilakukan.

Kalau nggaran pem­bangu­nan dan sarana pengadaan ba­rang dikurangi, apa  mengura­ngi kinerja polisi?

Nggak. Tidak akan mengura­ngi. Itukan penghematan penga­daan barang dan pembangunan saja. Tidak akan mengurangi kinerja kita.

O ya, bagaimana dengan ke­lanjutan kasus di Gorontalo, apa tim yang dibentuk telah men­dapatkan hasil?

Sembilan tersangka sudah ditangkap dan dalam proses hukum. Sembilan orang tersebut adalah anggota Brimob. Tinggal tunggu saja sidangnya.

Bagaimana cara tahu kalau ha­nya sembilan yang terlibat da­lam kasus itu ?

Gampang saja. Yang dinas malam itu. Kemudian siapa saja yang terlibat kegiatan patroli pada malam itu, semuanya di­periksa. [Harian Rakyat Merdeka]