Berita

ilustrasi

PILKADA DKI JAKARTA

Warga Muhammadiyah Tak Boleh Pro Status Quo

MINGGU, 06 MEI 2012 | 08:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Warga Muhammadiyah diharapkan tidak salah pilih dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli mendatang. Dalam menentukan pasangan mana yang akan dipilih, warga parsyarikatan harus mengacu dan sejalan dengan visi pembaruan dan progresivitas Muhammadiyah.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Minggu, 6/5).

Terkait hal itu, sebut Rohim, warga Muhammadiyah tidak boleh pro status quo, tapi selalu menginginkan yang lebih baik. Sebagai gerakan keagamaan, warga Muhammadiyah juga harus memilih pemimpin yang religus.

"Sebagai gerakan sosial dan pendidikan, (warga Muhammadiyah) harus memilih pemimpin yang mampu mendorong segenap warganya untuk terus belajar. Dan sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar, harus memilih pemimpin yang jauh dari dugaan korupsi," jelas intelektual muda Muhammadiyah ini.

Namun, peneliti The Indonesia Institute ini tak mau menjawab saat ditanya pasangan mana yang memenuhi empat kriteria di atas.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebelumnya mengungkapkan, bahwa organisasi yang ia pimpin itu tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon tertentu dalam pilgub Jakarta. Karena Muhammadiyah bukan organisasi politik yang beroreantasi kekuasaan.

Hal ini diamini Ketua Muhammadiyah Jakarta, Agus Suradika. Agus juga menegaskan, pihaknya menyerahkan kepada warga Muhammadiyah untuk menentukan siapa pilihannya. Meski dia mengaku secara pribadi akan mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Dia juga tidak menampik, sebagian besar warga Muhammadiyah juga mempunyai pilihan yang sama dengan dia. Warga Muhammadiyah yang mendukung pasangan calon incumbent itu tergabung dalam Forum Matahari Jakarta.

"Saya pun tidak masuk ke tim itu. Karena saya faham, saya PNS. Itu yang pertama. Kedua ketua (PWM) itu harus berdiri di atas semua pihak," beber Agus yang juga Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya