Berita

fauzi bowo

Ini Alasan Elektabilitas Fauzi Bowo Jeblok

JUMAT, 04 MEI 2012 | 10:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Elektabilitas Fauzi Bowo yang hanya 36,65 persen merupakan hal yang wajar. Karena memang, saat ini banyak calon yang bertarung pada pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

"Publik punya banyak alternatif untuk memilih. Jadi publik kan bisa merasakan nih, sekarang Jakarta macet, sementara yang lain punya tawaran. Jadi publik menimbang-nimbang kira-kira mana yang bisa mengganti Fauzi Bowo. Makanya sangat sulit dia angkanya di atas 40 persen," jelasnya.

Median menggelar survei pada 22 April hingga 28 April 2012 menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.500 responden yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Hasilnya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi 36,65 persen; Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini 18,47 persen; Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 17,9 persen, Faisal Basri-Biem Benyamin 4,05 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono 3,59 persen, dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria 1,39 persen.

Alasan kedua, kenapa elektabilitas Fauzi Bowo hanya sebesar itu, karena dia tidak mempunyai prestasi yang gemilang. "Prestasinya tidak spektakuler, biasa-biasa saja," jelas mantan Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia ini.

Berbeda dengan Median, beberapa lembaga survei lainnya, masih menempatkan elektabilitas Fauzi Bowo di atas 40 persen. Misalnya, Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan elektabilitas Fauzi Bowo 49,1 persen,  Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) 47,2 persen; Cyrus Network  42,4 persen. Sementara hasil survei Political Research Institute for Democracy (Pride) Indonesia, eleketabilitas Fauzi Bowo hanya 30 persen. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya