M Nuh: Pegawai Kebudayaan 4.000 Orang Wajar Anggarannya Bertambah

RMOL.Belanja pegawai yang dinilai boros jangan dilihat per kementerian/lembaga. Tapi  harus dilihat berapa beban yang harus ditanggung.

“Tentu sangat berbeda dengan kementerian yang mengurusi tu­gasnya sangat sedikit, jumlah pe­gawainya sedikit dengan ke­men­terian yang jumlah pegawainya ri­buan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

Seperti diketahui, Menteri Pen­da­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu­bakar mengatakan,  ada sepuluh ke­menterian/lembaga yang be­lanja pegawainya dinilai tinggi. Salah saunya kemendikbud se­besar Rp 9,1 trilun.

M Nuh selanjutnya menga­ta­kan, pihaknya belum mengetahui analisis di Kemenpan-RB.

“Ini bagian dari reformasi, pen­ting untuk kami melakukan  eva­luasi. Tapi perlu diketahui jum­lah pegawai Kemendikbud se­kitar 8.000 orang,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Ah, masa sih pegawai Ke­men­­dikbud sebanyak itu?

Ya. Setelah masuknya kebu­da­yaan, maka pegawai Ke­men­dibud bertambah sekitar 4.000 orang. Wajar kalau anggarannya bertam­bah. Bukan boros nama­nya. Nah, bisa jadi kementerian lain jumlah pegawainya 1.000 orang sa­ja. Tentu berbeda biaya ang­gar­annya.

Apa 8.000 pegawai itu sudah termasuk PNS di Perguruan Tinggi?

Belum. Kalau dikaitkan de­ngan jumlah PNS yang ada di per­guruan tinggi, bisa lebih banyak lagi. Tentu harus dilihat be­rapa jumlah pegawainya dan be­rapa jumlah beban yang harus ditanggung.

Apakah Kemendikbud mela­ku­kan penghematan?

Ya. Tentunya kami terus mela­ku­kan efisiensi untuk belanja pe­gawai. Makanya tidak menambah pegawai baru, kecuali untuk guru dan dosen. Hal ini agar tidak ter­lalu banyak beban yang di­usung de­ngan cara meningkatkan kom­petensi pegawai.

Caranya  bagaimana?

Misalnya sebelumnya satu pe­kerjaan  dikeroyok tiga orang, kini dikerjakan  dua atau bahkan satu orang. Tapi pegawai yang sudah ada ini tidak dipensiunkan.

Makanya  secara bertahap ha­rus dilakukan efisiensi, baik dari perspektif jumlah pegawai, sis­tem kerja, maupun efisiensi dari sisi struktur. Tiga itulah yang ha­rus kami lakukan.

Apakah struktur organisasi di Kemendikbud ini terlalu ge­muk?

Struktur organisasi kami buat seramping mungkin. Jumlah pe­gawai  harus pas dan sistem ke­ja­­nya harus mencerminkan efi­sien­­si. Ini reformasi birokrasi yang sudah kami lakukan.

Mana struktur yang sudah dirampingkan?

Contohnya waktu kebudayaan masih di Kementerian Budaya dan Pariwisata, eselon satu diisi dua orang. Tetapi setelah masuk di Kemendikbud, eselon satu yang tadinya dua orang itu, kami kom­pres menjadi satu orang saja.

Dengan demikian, secara struk­tural kami sudah melakukan efisiensi. Sebab, jika Direktorat Jenderal dengan dua dirjen tentu biaya dikeluarkan berbeda de­ngan satu dirjen. Itu yang sudah kami lakukan.

Apa lagi yang dilakukan Ke­men­dikbud?

Hingga kini kami menyetop pe­nerimaan pegawai baru. Kalau pun terima tentunya yang ber­kua­litas bagus dan tidak banyak.

Apakah itu efektif?      

Lumayan bisa mengurangi. Bisa menambah tingkat kese­hat­an organisasi.

Tapi belanja pegawai Ke­men­dikbud masih dinilai bo­ros, gimana tuh?

Nggak apa-apa. Ini sebagai masukan bagi kementerian. Perlu diketahui, sebelum saya masuk atau sebelum saya menjadi Men­dikbud, pegawai Kemen­dikbud ba­nyak sekali.

Apakah benar belanja pe­ga­wai Kemendikbud Rp 9,1 tri­liun?

Terus terang secara angka saya tidak hafal, harus saya cek dulu. Tapi prinsipnya  tidak boleh naik. Namun ada kenaikan gaji pega­wai  10 persen per tahun.

Kenapa  naik 10 persen?

Mau nggak mau harus naik 10 persen. Karena kebijakannya gaji pe­gawai negeri itu naik 10 persen.

Berarti belanja pegawai naik?

Belanja pegawai itu kom­po­nen­­nya pegawai negeri yang me­lekat. Selain itu adanya tun­ja­ngan-tunjangan. Itu yang bisa di­lakukan untuk mem­per­kecil atau menge­fi­siensikan jum­lah pe­ga­wai. [Harian Rakyat Merdeka]