RMOL. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang baru, M. Jusuf Kalla, diminta mengabaikan usulan Wakil Presiden Boediono terkait usulan pembahasan pengaturan azan di masjid-masjid.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 1/5) menanggapi usul Boediono yang disampaikan pada saat pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia dan kemudian menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Saleh mengharapkan, Jusuf Kalla bisa menetralisir hal tersebut agar jangan sampai masyarakat menginterpretasikan sendiri pernyataan Boediono tersebut. Perlu ada pernyataan yang menyejukkan dari Jusuf Kalla agar para pengurus masjid yang berada di bawah naungan DMI merasa tenang.
"Saya kira JK sangat mengerti bagaimana suasana kebatinan umat Islam. Saran dan imbauan Boediono tersebut harus diluruskan. JK perlu menyampaikan kebenaran walaupun itu terasa pahit," harap Saleh.
Sebagai nakhoda baru Dewan Masjid Indonesia, menurut Saleh, tugas pertama JK adalah menetralisir masalah ini. Masjid-masjid yang dibangun pemerintah sekali pun tidak pantas diatur azannya, apalagi masjid-masjid yang mayoritas dibangun secara swadaya oleh umat Islam. Ini tentu merupakan preseden buruk bagi pemerintah di tengah-tengah isu-isu lain yang belum bisa dituntaskan hingga saat ini.
Kepada pers kemarin, Jubir Wapres, Yopie Hidayat, menolak berkomentar terkait imbauan Boediono itu. Dia beralasan, pernyataan RI 2 tersebut dipolitisasi pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai atasannya tersebut.
Karena itu, Yopie juga meminta agar hal tersebut tidak dipolitisir. "Tolong pernyataan tersebut jangan dipolitisir. Dilihat lagi konteks pernyataan tersebut. Boediono hanya memberi usul agar dimusyawarahkan," ungkap Yopie. [zul]
