Wah, Laporan Kebocoran Ujian Nasional Makin Sulit Ditelusuri

RMOL.Indonesian Coruption Watch (ICW) menuding Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh tidak serius menanggapi laporan masyarakat soal kecurangan pelaksanaan ujian nasional (UN) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menyusul laporan ICW soal ujian nasional (UN) ini, Kemen­terian Pen­di­d­i­kan dan Kebu­da­yaan (Ke­men­dik­bud) masih ter­kesan enggan me­nang­ga­pi­nya. Ala­sannya, lapo­ran­nya ma­sih bu­tuh waktu pe­n­da­laman.

“Kami tidak bisa memastikan de­ngan cepat. Semua harus berta­hap. Laporan ini kami terima dari Puspendik dan akan diputuskan lewat sidang pleno BSNP,” ucap anggota Badan Standarisasi Na­sional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria di Gedung Ke­men­dikbud, Jakarta, Jumat (27/4).

Dia mengakui, proses pen­da­laman laporan kecurangan UN ini butuh waktu panjang. Hal ini se­kaligus juga  untuk mengetahui apakah pola jawaban siswa  se­suai dengan pola UN di tempat tersebut.   

Akibatnya, ICW pun menu­ding Kemendikbud tak serius me­nanggapi laporan kecurangan pelaksanaan UN tingkat SMP. “Jika kementerian serius sedikit saja, pasti dapat bukti terjadinya kecurangan,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Pub­lik ICW Febri Hendri.

Dia menuding, posko yang dibentuk pemerintah untuk me­nam­pung laporan masyarakat terkait kecurangan pelaksanaan UN tidak dimanfaatkan secara opti­mal. “Posko bukan meng­ung­kap ke­curangan, tapi menu­tupi,” cetus.

Sementara itu, pengamat pen­didikan Darmaningtyas mengata­kan, pelaksanaan UN belum da­pat menjawab berbagai persoalan terkait peningkatan mutu pen­di­dikan nasional karena fokus pada unsur pengamanan berlebihan.

“Pengawasan terlalu ketat da­lam pelaksanaan UN ini tanpa di­sadari telah menanamkan bibit ke­tidakpercayaan terhadap guru dan murid,” ungkap Darma­ning­tyas kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pelaksanaan UN ini merupakan bentuk kebijakan bohong yang dilakukan negara ter­hadap dunia pendidikan. Ala­sannya, pelaksanaan UN telah mengabaikan hasil ujian sekolah. 

“Meski ujian di sekolah itu ber­peran dalam memberi kontribusi kelulusan, tetap saja hasil akhir UN yang ke­mudian menjadi pe­nentu kelulu­san,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR Rai­han Iskandar mengatakan, pelak­sa­­naan UN dari tahun ke tahun le­bih mengedepankan pen­de­ka­tan ke­amanan sehingga siswa cen­derung tidak percaya diri. Penga­wa­sannya sangat ber­lebihan.

“Ketika proses pendidikan di­awasi polisi, padahal adalah tugas guru, mereka yang harus di­ta­namkan pendidikan karak­te­r­nya untuk mengajarkan kejujuran dan bukan kemudian peng­aman­an diserahkan kepada polisi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut pun, Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan (Mendikbud) Muham­mad Nuh tetap bersikukuh me­nga­takan, tetap tidak adanya ke­bo­coran soal pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Ber­da­sarkan fakta di lapangan, katanya, tidak ada bukti kebocoran soal atau­pun kunci jawaban.

“Kebocoran soal hanyalah isu dan masih bersifat persepsi. Se­mentara Kemendikbud tidak be­kerja berdasarkan persepsi, me­lainkan data faktual di lapangan. Adapun data faktual tersebut me­li­puti lokasi sekolah dan kunci ja­waban apa yang disebarkan,” ucap Nuh.

Seperti diketahui sebelumnya, ICW bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mene­rima kunci jawaban untuk mata ujian Matematika (SMP) pada Selasa 24 April 2012. Akurasi dari kunci ja­waban yang bocor juga dika­takan Febri cukup ting­gi, yakni lebih dari 60 persen. Inilah yang mem­­buat­nya yakin jika kebocoran UN ber­langsung. [Harian Rakyat Merdeka]