Proyek Dry Port Bisa Dukung Kawasan Ekonomi Perbatasan

RMOL.Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan pemerintah segera membenahi kawasan perbatasan yang diya­kini memiliki potensi eko­nomi yang kuat.

“Kadin Indonesia meminta Menteri Koordinator Pereko­no­mian Hatta Rajasa untuk mem­be­rikan keputusan atau kebijakan yang tepat untuk mem­ba­ngun kawasan perbatasan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin In­donesia Bidang Koordinator Wi­layah Tengah Endang Kesu­ma­yadi di Jakarta, kemarin.

Endang menjelaskan, desakan ini perlu dikemukakan setelah pihaknya melakukan kunjungan bersama Badan Nasional Pe­ngelola Perbatasan (BNPP) ke ber­bagai kawasan perbatasan. Se­perti Entikong di Kabupaten Sang­gau, Kabupaten Sintang, Ka­bupaten Kapuas Hulu, Ka­bu­paten Nunukan dan beberapa lo­kasi lainnya, Kadin Indonesia melihat adanya potensi ekonomi yang kuat di daerah perbatasan.

Menurutnya, para pelaku usaha anggota Kadin menya­ta­kan kesiapan untuk melakukan in­ves­tasi dalam waktu dekat de­ngan membangun pelabuhan d­a­rat (dry port), kawasan in­dustri, kawasan komersil dan peru­mah­an, peng­olahan kelapa sawit, crumb rub­ber (industri pengo­lah­an karet), industri alat-alat pen­du­kung in­dustri kelapa sawit, karet, tam­bang, hotel dan res­toran, eko­wisata bahari, cold sto­ra­ge dan pergudangan.

Endang mengungkapkan, se­jumlah kendala yang terdapat di daerah perbatasan, antara lain m­i­ni­mnya fasilitas dan infra­struk­tur, seperti persoalan ja­ringan listrik, telekomunikasi, serta air bersih. Meski terkendala, me­nurutnya, pelaku usaha tetap menyatakan kesiapannya untuk membangun kawasan perbatasan tetapi kerap terbentur oleh lam­batnya izin yang dikeluarkan pe­merintah.

“Perizinan untuk membangun itu rumit dan lambat karena ka­was­an perbatasan masuk dalam ka­te­gori Kawasan Strategis Na­sional, yang penggunaan ruang­nya dikendalikan oleh pemerin­tah pusat,” terangnya.

Untuk itu, menurut Endang, semakin cepat arahan tentang pe­layanan perizinan dapat diter­bit­kan, maka semakin cepat pula ka­wasan perbatasan dapat di­ba­ngun. Bila kawasan perbatasan dapat dibangun cepat, maka akan se­makin besar pula dukungan ter­hadap konsep Masterplan Per­ce­patan dan Perluasan Pem­ba­ngun­an Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari aspek ketahanan investasi.

“Kami berharap Menko Per­eko­nomian dapat memberikan ke­putusan dan langkah konkrit dalam memberikan kemudahan layanan perizinan, khususnya izin prinsip untuk pembangunan ber­bagai fasilitas di kawasan per­batasan,” harap Endang.

Ia juga menyampaikan harap­annya agar pemerintah bisa jeli dan bersedia dalam memberikan perlakuan khusus di sejumlah ka­wasan perbatasan karena terdapat aturan yang diberlakukan pusat tidak bisa diterapkan di perbatas­an.

Pemerintah menganggarkan Rp3,8 trilun untuk biaya per­batasan pada 2012, yang dialo­kasikan untuk 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota yang yang berada di perbatasan.

“Dari grand design itu ada rencana induk 2011-2012. Untuk 2012 ini kami alokasikan Rp 3,85 triliun,” kata Sekretaris Utama (Ses­tama) Badan Nasional Penge­lolaan Perbatasan (BNPP), Sutrisno.

Wilayah-wilayah yang menda­pat alokasi biaya perbatasan adalah Kalimantan Barat sebesar Rp 673,2 miliar; Kalimantan Timur Rp 303,007 miliar; Papua Rp 920,74 miliar; NAD Rp 52,42; Sumatera Utara Rp 58,58 miliar. [Harian Rakyat Merdeka]