Berita

Dunia

Pemerintah Tak Punya Strategi Menghadapi Perubahan di Timur Tengah

RABU, 25 APRIL 2012 | 16:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Pengamat Timur Tengah Hery Sucipto, mengatakan, pemerintah Indonesia tidak memiliki pandangan dan strategi yang jelas terkait dinamika dan perubahan yang terjadi di Timur Tengah dan Dunia Arab.

Hal itu dikatakan Hery dalam diskusi bertema "Antisipasi Strategis Keamanan Nasional Terkait Perkembangan di Timur Tengah", yang diselenggarakan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Rabu di Jakarta (25/4).

"Pemerintahan Presiden SBY tidak cekatan dan tidak punya konsep jelas bagaimana merespon dinamika dan krisis politik di Timur Tengah. Padahal Indonesia sangat berkepentingan dalam konteks Timur Tengah tersebut," katanya.

Hery, yang juga Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI), Universitas Muhammadiyah (UMJ), menjelaskan, stabilitas nasional Indonesia, langsung maupun tak langsung, akan terkait dengan krisis di Timur Tengah. Sayangnya, katanya lagi, pemerintah tidak tanggap dan cenderung tidak responsif.   

"Dari sisi agama, politik, historis, demokrasi, dan ketahanan energi, kita terkait. Negara-negara di Timur Tengah adalah pemberi pengakuan pertama kemerdekaan Indonesia. Pengalaman transisi demokrasi kita juga dapat dishare ke mereka. Banyak aspek," ujarnya.

Tidak seperti Turki yang cepat tanggap dan konkret berbuat di Timur Tengah. Indonesia yang memiliki modal baik dalam hal berdemokrasi dan pengalaman transisi pemerintahan, justru abai terhadap dinamika di Timur Tengah.

"Kebijakan pemerintah terlalu Amerika dan Barat oriented, sehingga melupakan Timur Tengah. Ingat, stabilitas di kawasan itu juga stabilitas di Indonesia," pungkasnya. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bursa Asia Ambruk, Saham Teknologi Berguguran

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:30

Nasdaq Tertekan, Investor Wall Street Waspadai Inflasi AS

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:17

Bidik Pasar Modal, Dua BUMD DKI Konsultasikan Rencana IPO ke OJK

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:06

Delta Tunda Penerbangan ke Arab Saudi Usai Serangan Riyadh hingga 2027

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:46

Logam Mulia Tertekan Dolar Jelang Rilis Inflasi Amerika Serikat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:29

Pasar Eropa Hijau Didorong Saham Perbankan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:13

Drone Seeder Solusi Reklamasi Lahan Pascatambang, SOP Masih Digodok

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:56

Republik Konoha dan Krisis Ketiga

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:23

Olahan Sagu Inovasi TEP IPB University Ramaikan Festival Kali Maro IV Merauke

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:57

Ijazah bagi Kekuasaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:27

Selengkapnya