Belanja Pegawai Besar Tapi Pelayanan Kok Kian Memble

RMOL.Kementerian Pendayaguna­an Aparatur Negara dan Refor­masi Birokrasi (KemenPAN dan RB) meminta pemerintah daerah (pem­da) memperketat belanja pegawainya.

Alokasi belanja pe­gawai Pe­me­rintah Daerah (Pemda) sudah melebih 60 per­sen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di­minta untuk menurun­kannya. “Kalau bisa, belanja pegawai se­ca­ra keseluruhan bisa dikurangi hing­­ga 10 persen,” ujar Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar di Jakarta, ke­marin.

Menurut dia, belanja pegawai yang bisa dikurangi antara lain biaya perjalanan, rapat-rapat yang diselenggarakan di luar kan­tor, belanja barang, belanja sewa ge­dung serta honor.

Bila dihitung-hitung, lanjut Azwar, jumlah anggaran belanja pegawai nominalnya sangat besar. Hal itu tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Pelayanannya masih jauh dari me­muaskan, walaupun ada daerah-daerah yang sudah me­menuhi harapan. Hal ini meru­pakan bukti bahwa reformasi biro­krasi belum berhasil. Saya ti­dak mendramatisir, tapi kita ha­rus segera berubah,” timpalnya.

Menurut dia, pemerintah me­nargetkan 40 kementerian/lem­baga (K/L) harus melakukan refor­masi birokrasi pada 2012 ini. Pa­salnya ada 33 provinsi, 33 ka­bu­paten dan 33 kota akan men­jadi pilot project.

Tahun ini diharapkan ada 139 K/L dan pemda yang melaksana­kan reformasi birokrasi. Selan­jutnya seluruh pemda didorong un­tuk melaksanaan  reformasi biro­krasi. “Kalau tidak kita pak­sakan, kelamaan tidak berbekas gaung dari reformasi birokrasi ini,” jelas politisi PAN ini.

Deputi KemenPAN dan RB Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohamad menambahkan, selain melaku­kan sosialisasi, pihaknya juga akan melakukan workshop ten­tang reformasi birokrasi untuk mem­berikan pemahaman  dan ke­mam­puan dalam penyusunan do­ku­men usulan reformasi bi­rokrasi. [Harian Rakyat Merdeka]