DPR Dan Pengusaha Desak Cegah Penyelundupan di Priok

RMOL.Kalangan DPR dan pengu­saha mendesak Dirjen Bea Cukai agar lebih serius menangkal ber­bagai aksi penyelundupan khu­sus­nya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Berbagai aksi se­lundupan tersebut dinilai sudah merusak pasar dalam negeri.

Anggota DPR Komisi XI Indah Kurnia mengatakan akan menjadwal pemanggilan Dirjen Bea Cukai Agung Kuswardhono pasca masa reses. “Pemanggi­lannya akan dilakukan saat ma­suk masa sidang. Tentunya tidak untuk saat ini. Terakhir kami kun­jungan ke Pelabuhan Tanjung priok,” jelasnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat (20/4).

Sementara Sekertaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menu­turkan akan membawa dampak  yang cukup serius untuk produk dalam negeri dan juga konsumen dalam negeri.

Ia menuturkan, seperti produk elektronik dan makanan minu­man yang tidak menyertakan ba­hasa Indonesia. Sehingga bisa mem­buat bingung kepada kon­su­men karena kendala kesulitan ba­hasa. Menurutnya, penga­wa­san yang dilakukan oleh Kemen­terian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Maka­nan (BPOM) masih kurang mak­simal.

“Saya kira mereka (Kemendag dan BPOM) tidak bisa melaku­kan pengawasan sendirian. Harus melibatkan peran serta masya­rakat umum,” ujarnya saat dikon­tak Rakyat Merdeka, kemarin. Dia mencontohkan, dengan mem­­berikan sarana informasi kepada masyarakat luas dan juga bagi masyarakat yang mengeta­hui beredarnya produk illegal untuk segera melaporkannya.

Sementara informasi yang di­terima Rakyat Merdeka, menurut Indah, DPR juga akan memper­tanyakan kabar adanya oknum pe­jabat yang menyelundupkan ken­daraan motor gede Harley David­son. Hingga kabarnya, kasus ter­sebut masih terkatung-katung.

Sementara Kepala Bagian Pe­nin­dakan Bea Cukai Tanjung Priok hingga berita diturunkan belum bisa dikontak terkait kabar penyelundupan elektronik mau­pun moge. Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai Agung Kuswardhono ber­tekad akan membereskan ber­bagai aksi penyelundupan, terma­suk di Pelabuhan Tanjung Priok.

Franky yang juga menjabat se­bagai Sekretaris Jenderal Gabu­ngan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) ini me­minta kepada pemerintah untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pe­nga­wasan terhadap kawasan per­batasan dan pintu masuk pela­buhan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perdagangan, Distribusi dan Lo­gis­tik Natsir Mansyur mengata­kan, dengan beredarnya produk illegal yang ada di Indonesia bisa mengancam produk dalam ne­geri. Karena harganya yang jauh lebih murah. “Pangsa pasar do­mestik kita memang luas. Se­hingga banyak yang mau me­lakukan penyelundupan ka­rena ada permintaan dari para konsu­men,” cetusnya saat dikontak Rakyat Merdeka, Jumat (20/4).

Untuk menanggapi ini, bebe­rapa waktu yang lalu Komisi XI DPR sudah membentuk Panitia Kerja (panja). Komisi XI  menilai banyak kebocoran akibat ulah mafia dalam penerimaan negara di sektor Bea dan Cukai. [Harian Rakyat Merdeka]