Berita

Dahlan iskan

Bisnis

Lewat Perampingan, Dahlan Lebih Simple Benahi BUMN

Damri Pertanyakan Kesehatan Keuangan KAI
MINGGU, 22 APRIL 2012 | 08:27 WIB

RMOL.Wacana perampingan 140 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai akan membawa dampak positif terhadap kinerja perusahaan pelat merah. Hasilnya diyakini akan menguntungkan negara.

Pengamat ekonomi Univer­sitas Indonesia Muslimin Anwar mengatakan, keberhasilan induk (holding) BUMN perkebunan merupakan prestasi yang sangat baik untuk memacu percepatan peleburan di sektor lain. Dengan adanya peleburan, kinerja setiap perusahaan BUMN bisa di­pantau melalui induknya. Hal ini dapat meminimalisir fungsi pengawa­san terhadap seluruh perusahaan pelat merah, karena hanya tinggal memantau in­duknya.

“Keberhasilan holding BUMN perkebunan bisa dijadikan pilot project bagi holding selanjutnya. Dengan rampungnya holding tersebut, bisa dipelajari kelebihan dan kekurangannya. Apa saja yang kurang, bisa diperbaiki pada holding berikutnya,” jelas Musli­min kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Ia memaparkan, holding BUMN perkebunan bisa mem­per­lihatkan kontribusi dari ma­sing-masing perusahaan BUMN. Perusahaan yang sangat pro­duktif akan memotivasi perusa­haan yang kurang berkontribusi ter­ha­dap negara. Hal ini akan mem­buka lebar persaingan yang sehat di antara BUMN dengan jenis usaha yang sama. Selan­jut­nya, pe­rusahaan akan ber­lomba-lomba memberikan hasil yang opti­mal kepada negara se­bagai­mana tugas yang diama­natkan.

“Pasca holding, tugas Menteri BUMN akan lebih fokus dan simple. Jadi, tidak mengurusi seluruh BUMN yang ada. Monitoring cukup di­lakukan melalui kepala holding tersebut. Seluruh laporan dan per­kembangan perusahaan di ba­wah induk tetap diketahui deng­an cara yang lebih efisien,” lan­jut Dosen Pascasarjana Fa­kultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.

Mengingat masa jabatan Men­teri BUMN Dahlan Iskan tinggal dua tahun lagi, Muslimin tetap opti­mistis bekas Dirut PLN itu mampu merampingkan semua BUMN. Sebab menurutnya, pe­rampingan BUMN bukan meru­pa­kan pekerjaan yang berat.

Perampingan hanya merupa­kan penggabungan dari perusa­haan yang memiliki kegiatan usaha  sama, seperti per­ke­bunan, energi, pangan dan in­fra­struktur.

“Perampingan ini sama halnya seperti birokrasi yang memiliki kantor wilayah. Kantor wilayah ter­sebut merupakan kumpulan dari provinsi-provinsi. Saya ya­kin hal itu tidak terlalu sulit dila­kukan. Holding akan membuat sasaran dan pencapaian perusa­haan semakin tajam,” yakinnya.

Lebih lanjut dia mengaku ti­dak khawatir terhadap nasib peru­sa­haan-perusahaan yang ber­naung di bawah induknya. Soal­nya, perusahaan yang tidak men­jadi induk harus semakin ter­pacu memberikan yang ter­baik sesuai apa yang telah di­tar­get­kan. De­ngan demikian, sumber daya manusia (SDM) di dalamnya juga semakin terampil dan berkem­bang menggali potensi lebih mak­simal.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan akan menyingkir­kan sejumlah perusahaan pelat merah yang mempunyai aset kecil alias gurem. “Misalnya saja PT EMI (Energy Management Indonesia). Itu usahanya lebih kecil daripada perusahaan Blok S,” katanya.

Ia dan jajarannya sudah meru­muskan, 140 perusahaan milik negara akan dikelompokkan men­­jadi tiga jenis. Pertama, BUMN yang mengurusi perta­ha­nan nasional, dari pangan, ener­gi, hingga persenjataan, masing-masing seperti Bulog, Pertamina dan Pindad. Adapun BUMN ke­dua adalah yang bersifat sebagai motor ekonomi, yaitu infrastruk­tur dan per­bankan seperti Pe­lin­do dan PT Kereta Api Indo­ne­sia (PT KAI). Sementara BUMN ke­tiga adalah yang sanggup men­­jadi pe­mimpin, mi­nimal se-Asia Teng­gara.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Damri Agus Suherman Subrata justru khawatir bisnis pe­rusahaan akan mengalami pe­nurunan bila diakuisisi oleh pe­rusahaan beraset besar, misalnya PT KAI.

“Meski pernah mengalami ma­salah keuangan, tujuh tahun ter­akhir kami dinyatakan sehat. Sebaliknya, apa (keuangan) PT KAI sehat?” ucapnya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya