Dirjen Kemendag Ogah Bikin Badan Penyangga Stok Rotan

RMOL.Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mampu membentuk badan penyangga (buffer stock) untuk mengamankan pasokan bahan baku rotan. Ada kendala dana dan proses birokrasi yang rumit.

Menurut Direktur Jenderal Per­dagangan Dalam Negeri Ke­menterian Perdagangan Gu­naryo, pembentukan buffer stock me­mer­lukan dana yang tidak sedikit. Selain itu, diperlukan pula proses yang cukup panjang dan harus diusulkan di Ranca­ngan Angga­ran Pembelanjaan Negara (RAPBN) juga dari pi­hak Ke­menterian Perdaga­ngan, Kemen­terian Keuangan dan pihak legislatif.

“Tentunya kalau penyediaan dana itu tidak bisa sekarang. Se­panjang rotan itu sudah ada stan­darisasi mungkin bisa dilakukan. Kalau ini dibuat perlu disiapkan dengan sistem yang matang,” ujar Gunaryo di kantornya, kemarin.

Saat ini pemerintah baru me­miliki buffer stock untuk beras. Hal ini terkait dengan tugas pe­merintah menyediakan dana be­sar untuk cadangan beras na­sional.

Untuk sistem resi gudang, Gunaryo menekankan bahwa rotan yang baru ditebang tidak ter­masuk dalam program ini. Sebab, diperlu­kan penanganan khusus agar rotan tersebut tidak menjadi terlalu lama berada di dalam gu­dang.“Resi gudang se­dang diper­siap­kan. Tapi harus ada pa­sar yang pasti. Seperti ada pem­beli­nya. Kalau ada maka bisa di­ada­kan gudang untuk rotan,” tan­dasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Ke­menterian Perdagangan Isma­djaja Toengkagie menjelaskan, rotan yang bisa disimpan di da­lam gudang bahan baku itu harus punya beberapa kriteria khusus.

Pertama, komoditas rotan ini harus tahan lama disimpan agar  kualitasnya tidak cepat rusak. Ke­dua, standar mutu dan infor­masi harga yang pasti. “Karena rotan ini merupakan ko­moditi yang strategis baik untuk dalam negeri maupun untuk luar negeri,” ujarnya.

Untuk rotan ini, kata Isma, pi­haknya sudah turun ke lapangan untuk memverifikasi beberapa syarat rotan yang bisa masuk ke dalam resi gudang. “Memang ti­dak bisa langsung masuk gudang dan dapatkan pem­biayaan. Nanti­nya akan di­buat standar kualitas­nya terlebih dahulu. Kalau se­mua­nya lolos, baru masuk ke gu­dang,” te­rangnya. Rencananya, memang akan di­bentuk kelem­bagaan di daerah seperti koperasi yang tu­gasnya akan mengumpul­kan ro­tan dari petani.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (As­mindo) Ambar Tjahyono menga­ta­kan, kebijakan Kementerian Perdagangan (Ke­mendag) yang mengatur pereda­ran rotan antar wilayah sangat merugikan industri. Menurutnya, bahan baku rotan yang berasal dari Sulawesi dan Kalimantan seha­rus­nya dibebaskan masuk ke Jawa. Hal itu untuk memper­mudah per­kembangan industri rotan.

“Pemerintah jangan memper­sulit rotan masuk ke industri. Se­ka­rang malah diperiksa Suco­fin­do. Kebijakan ini membuat harga makin mahal. Lepaskan saja se­mua, biar rotan masuk ke Jawa,” ujar Ambar di Jakarta.

Menurutnya, selama belum ada sistem buffer stock (penyerapan), penghentian ekspor bahan baku rotan belum berpengaruh bagi pe­laku industri rotan. Dirinya ti­dak setuju dengan sistem resi gu­dang yang ditetapkan pemerin­tah. Se­bab, sistem resi gudang dinilai me­rugikan. “Resi gudang itu se­perti utang. Kalau ada buffer stok, se­mua selesai. Kalau pe­me­rintah ti­dak siap, Asmindo siap masuk buffer stok,” pungkasnya. [Harian Rakyat Merdeka]