Berita

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Bisnis

Pengamat: Perampingan BUMN Gurem Lebih Cepat Lebih Baik

Sesama Perusahaan Pelat Merah Sering Rebutan Proyek
JUMAT, 20 APRIL 2012 | 10:39 WIB

RMOL. Rencana pemerintah menghapus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memiliki tiga unsur kekuatan, mendapat harus terukur. Jangan sampai muncul kerugian baru.

Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki menilai, langkah yang akan diambil Menteri BUMN Dahlan Iskan adalah hal yang wajar un­tuk dilakukan.

“Saya setuju dengan langkah beliau yang merampingkan BUMN. Akan tetapi harus de­ngan meka­nisme yang jelas dan tepat,” ujar­nya saat dihubungi Rakyat Mer­deka, kemarin.

Namun dia mengingatkan, aksi itu harus dilakukan secara benar. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam menghapus BUMN. “Ter­u­tama pada BUMN yang ber­orientasi pada profit,” ujarnya.

Pendapat senada juga dilontar­kan Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen.

“Terutama BUMN yang ber­gerak di bidang Jasa dan kons­truk­si. Selama ini kan terlalu banyak BUMN di bidang itu. Lebih baik dirampingkan saja biar tidak pada rebutan buat cari proyek,” timpalnya kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Ia menceritakan, yang terjadi selama ini antar BUMN yang satu dan lainnya itu berlomba-lomba mencari proyek. Bahkan sering gontok-gontokan dengan sesama BUMN.

“Kalau bisa sih dipercepat saja untuk perampingan. Tetapi harus dengan ketelitian dan hati-hati. Jangan sampai salah hapus yang bisa berakibat fatal dikemudian hari,” sarannya.

Selain itu, Naldy menegaskan BUMN yang terus merugi dalam beberapa tahun terakhir lebih baik dilikuidasi saja. “Buat apa di­per­tahankan jika tidak mem­beri­kan pemberian yang maksi­mal kepada negara,” te­gasnya.

Sementara Anggota Komisi VI DPR Fer­rari Romawi setuju dan men­dukung kebijakan yang di­la­kukan oleh Dahlan. Menurutnya lebih baik BUMN yang bergerak di bi­dang yang sama dibentuk saja se­buah Holding Company, seperti yang sudah diakukan di sektor perkebunan.

“Tapi pembentukannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus cermat. jangan asal digabung dan diram­pingkan saja. Dan jangan sampai setelah dibentuk holding labanya malah turun,” jelasnya kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Dia juga menyarankan, kepada BUMN yang labanya rendah ha­rus ditingkatkan lagi dan kalau bisa jangan dilikuidasi. Karena membutuhkan biaya yang banyak.

Sementara Dirut Perum Damri Agus Subrata menyatakan peng­gabungan ke PT KAI kurang efektif. Karena PT Damri sudah mulai untung.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan beren­cana menghapus BUMN yang tidak memiliki tiga unsur kekuatan. Tiga unsur itu ada­lah yaitu mem­pertahankan eks­istensi negara, memiliki mesin pertumbuhan dan menjadi pe­mimpin di Asia Tenggara.

Dahlan mengakui tengah me­ru­muskan tiga unsur yang harus dimiliki BUMN. Pertama, BUMN wajib mempertahankan eksistensi negara. Hal ini ber­kaitan dengan BUMN strategis, misalnya bidang persenjataan se­perti PT Pindad dan BUMN energi seperti Perta­mina dan PLN.

Kedua, menurut Dahlan, BU­MN harus memiliki mesin per­tumbuhan (engine of growth) se­perti BUMN pangan. Contoh­nya PT Sang Hyang Seri dan Pe­rum Bulog. Syarat ketiga, BUMN ha­rus menjadi pemimpin negara di Asia Tenggara. Hal ini didasari ka­rena Indonesia sering dise­pe­lekan negara lain.

Dahlan mengatakan Kemen­terian BUMN dan jajarannya sudah me­ru­muskan perusahaan pelat me­rah yang berjumlah 140 itu. Menurut dia, perusahaan-peru­sahaan kecil itu akan terlalu me­makan banyak energi jika tidak di­akuisisi. Kelak, 140 BUMN itu akan menjadi lebih ramping, hanya 95 BUMN. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya