Berita

Theo L Sambuaga

Wawancara

WAWANCARA

Theo L Sambuaga: Berbeda Prinsip Penentuan Capres, Bukan Berarti Terjadi Perpecahan

JUMAT, 20 APRIL 2012 | 09:46 WIB

RMOL. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga merasa yakin internal Partai Golkar tetap solid terkait percepatan rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnassus).  

“Perbedaan pandangan me­rupakan hal biasa. Bukan tanda perpecahan,’’ kata  Theo L Sam­buaga kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Mengenai rencana memper­cepat Rapimnassus, Dewan Per­timbangan Partai Golkar yang diketuai Akbar Tandjung belum memberikan saran atau kebera­tan, sehingga niat itu tetap dilak­sanakan.

“Sejauh ini belum ada kebera­tan dari Dewan Pertimbangan mengenai usulan itu. Pak Akbar Tandjung tidak pernah beri saran soal rencana mempercepat Ra­pim­nassus,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Kalau Akbar Tandjung mem­berikan saran apakah pengurus DPP Partai Golkar  mende­ngar­kan?

Kami pengurus DPP Partai Golkar selalu mendengarkan bila ada saran dari Dewan Per­tim­bangan. Tapi sampai seka­rang tidak ada saran. Seminggu lalu ada pertemuan Koordinasi De­wan Pertimbangan seluruh Indo­nesia, namanya rapat Koor­dinasi Dewan Pertimbangan dengan DPP Partai Golkar yang dihadiri  Dewan Pertimbangan Tingkat Provinsi dan Ketua Dewan Per­timbangan Kabupa­ten/kota. Da­lam pertemuan itu tidak ada kebe­ratan atau saran yang diajukan.


Dewan Pertimbangan me­rasa belum pernah dimintai sa­ran me­ngenai usul percepatan Ra­pim­nassus ini, tanggapan Anda?

Seharusnya Dewan Pertimba­ngan yang memberi saran ke kami. Selama ini belum dapat saran atau nasihat ke DPP me­ngenai percepatan Rapimnassus. Nggak tahu kalau besok atau lusa. Kalau ada saran,  kami pasti akan memperhatikan.


Kenapa ada niat memper­ce­pat Rapimnassus itu?

Ini atas permintaan dari pe­ngurus 27 provinsi untuk mem­per­cepat penyelenggaraan Ra­pim­­nassus.   Sudah lebih dari satu bulan lalu ada permintaan dari DPD-DPD untuk percepatan itu melalui surat resmi kepada DPP Partai Golkar.


Mekanisme pemilihan Ca­pres dari Partai Golkar kapan diputuskan?

Mekanisme pemilihannya akan ditentukan pada Rapimnassus itu.


Apakah ada kemungkinan pem­batalan mempercepat Ra­pimnassus?

Ketentuan organisasi partai kita kalau sudah 2/3 pengurus yang meminta, maka kita akan meluluskan tuntutan itu. Cuma kita harus membahasnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi.


Apakah ada kemungkinan pem­batalan mempercepat Ra­pimnassus?

Ketentuan organisasi partai kita kalau sudah 2/3 pengurus yang meminta, maka kita akan meluluskan tuntutan itu. Cuma kita harus membahasnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi.


Berarti kemungkinan diper­cepat sudah 100 persen?

Saya sudah bilang kemung­kinannya seperti itu. Sudah cen­derung seperti itu. Tetapi kan tetap harus mendengarkan per­tim­bangan-pertimbangan.


Kapan Rapimnassus itu di­se­lenggarakan?

Rencananya akhir Juni atau awal Juli.


Kalau Dewan Pertimbangan tidak setuju, apa rencana itu bisa dibatalkan?

Tidak bisa dibatalkan, kan sudah di atur dalam organisasi. Cuma kami tetap dengar suara dari Dewan Pertimbangan.  Kami akan bahas dan dengar apa per­timbangannya dan alasan-alasan­nya. Perlu diadu alasan yang ingin dipercepat dan alasan yang tidak setuju dipercepat. Kan perlu didiskusikan alasannya dengan akal sehat.


Apa masih memungkinkan ka­der lain menjadi capres se­lain Aburizal Bakrie bila Ra­pim­nassus diperpecapat?

Kalau memang ada yang usul, ya terbuka dong. Partai Golkar kan demokratis. Tidak pernah menutup peluang calon lain.


Apa Partai Golkar tidak rugi bila terjadi perpecahan dalam penentuan calon presiden?

Nggak ada perpecahan.Selama ini kita biasa beda pendapat. Berbeda prinsip dalam penentuan capres, bukan berarti terjadi per­pecahan. Kami tetap solid.  Partai Golkar memang berasaskan demokrasi, sehigga beda penda­pat itu hal biasa. Orang boleh beda pendapat se­belum dipu­tus­­­kan. Begitu keputusan sudah diambil, semua solid meng­ikuti ke­pu­tu­san itu. Sebab, putusan itu sesuai keten­tuan dan mekanisme orga­nisasi dan ber­da­sar­kan prin­­sip de­mo­krasi.  [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya