Buntut Akuisisi Danamon, Darmin Tegur Direktur BI

RMOL.Bank Indonesia (BI) hingga kini masih merasa kecolongan dengan aksi jual beli saham Bank Danamon kepada DBS Group. Kehadiran OJK diharap tidak mengulang tumpulnya pengawasan BI.

Direktur Pengawasan II Bank Indonesia (BI) Endang Kus­su­lanjari Tri Subari mengatakan, pem­belian saham Bank Danamon oleh DBS Group Singapura men­jadi pe­ringatan bagi pihaknya.

Ia mengaku sempat ditegur Gu­bernur BI Darmin Nasution ka­rena dinilai lalai mendeteksi ada­nya transaksi pembelian saham Bank Danamon itu.  

“Saya yang mengawasi, saya dimarahi oleh Pak Darmin. Ke­na­pa kok tidak terdeteksi sejak dini,” ungkap Endang di acara Seminar Im­ple­mentasi Sistem Pengawasan Le­m­baga Keuangan Pasca disah­kannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, dalam tran­sak­si itu memang penjual dan pem­beli sama-sama berasal dari Si­ngapura. Ia mengakui, aksi kor­po­rat yang biasa dilakukan per­usa­haan-perusahaan asal Negeri Singa itu sering tidak transparan.

“Harapannya, nanti bisa ter­deteksi lebih dini dengan adanya inte­lijen dan lebih terintegrasi,” harapnya.

Endang menegaskan, Singa­pu­ra memang salah satu negara yang sulit memberikan informasi. Ia lalu mencontohkan, bank se­ha­rus­nya memiliki keterbukaan data. Namun tidak demikian dengan bank asal Singapura yang beroperasi di Indonesia.

Endang mengakui, untuk men­dapatkan informasi perihal akuisisi yang melibatkan per­usa­haan asing seringkali sulit. Me­nurut pengalaman BI, mereka kerap kesulitan melacak alamat maupun informasi perusahaan asing dinegaranya.

Bahkan, perwakilan BI di Singapura terpaksa harus mencari ala­mat sendiri secara langsung. “Kita perlu semacam intilijen un­tuk pengecekan sendiri,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini per­wa­kilan BI di negara-negara tertentu hanya bersifat kerja sama, bukan sebagai lembaga pengawasan.

Karena itu, kelahiran OJK diharap­kan­nya dapat mendeteksi lebih dini kejadian seperti akuisisi sa­ham Bank Danamon oleh DBS Group.  “Saya berharap OJK da­pat mem­pertajam unit intelije­n­nya dalam mendeteksi berbagai aksi korporasi yang sensitif,” tuturnya.

Anehnya lagi, tambah Endang, aksi DBS ini tidak terdapat dalam rencana bisnis bank (RBB) Da­namon. “Dalam RBB tidak meng­indikasikan adanya ke­mung­kinan akuisisi tersebut,” sesal Endang.

Pengamat ekonomi dari Uni­versitas Gadjah Mada (UGM) Tony A Prasetiantono menilai, pe­­rilaku DBS tidak pantas dan BI se­harusnya ter­singgung dengan sikap tersebut. “Saya menya­ran­kan BI menegur DBS dan Te­ma­sek (se­bagai holdings),” katanya ke­­pada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Setali tiga uang, pengamat eko­nomi Yanuar Rizki pun juga meng­­kritisi proses akuisisi Da­na­mon dengan DBS Group. Me­nu­rut­nya, restu dari BI sangat pen­ting, karena transaksi ini me­nim­b­ulkan pergantian pemegang sa­ham pengendali. “Mengubah rencana bisnis bank (RBB) saja, bank harus lapor, apalagi ultimate shareholder (pemilik) berganti,” katanya.

Sementara itu Presiden Direktur Danamon Henry Ho menjelaskan, pihaknya tetap melanjutkan bis­nisnya ken­dati akuisisi tersebut diang­gap bermasalah. “Kami te­tap akan lan­jutkan bisnis sesuai yang di­rencanakan. Saya tidak mau ko­men­tar banyak soal itu,” ka­tanya di Jakarta, kemarin.

Warga negara Singapura ini ya­kin, aktivitas DBS  dalam kredit kor­porate komersial dapat menjadi pelengkap bagi Danamon. “Jadi ka­mi akan fokus ke mass market dan akan melakukan diversi­fi­ka­si,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]