Julian Aldrin Pasha: BIN Tak Dilibatkan Menyelidiki Siapa Yang Bocorkan Pidato SBY

RMOL. Presiden SBY tidak marah dan kecewa atas bocornya pidato tertutup di internal Partai Demokrat 1 April lalu.

“Hanya saja Pak SBY sangat ter­kejut atas bocornya pidato ter­tutup itu,’’ kata Juru Bicara Pre­siden, Julian Aldrin Pasha, ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa tanggapan SBY?

Beliau tidak berkomentar lebih jauh. Hanya sangat terkejut saja. Kenapa sampai bocor pidato yang tertutup itu.

Barangkali SBY kecewa?

Kami tidak mendengar atau me­­lihat adanya ekspresi keke­ce­waan atau marah saat mendengar bahwa pidato itu bocor ke publik.

Bagaimana hasil penyelidi­kan untuk mengetahui siapa yang membocorkan pidato ter­sebut?

Saya dengar di dalam Partai Demokrat melakukan evaluasi total terkait dengan adanya ke­bocoran itu.

Apa akan melibatkan BIN  untuk mengetahui siapa yang mem­bocorkan itu?

He-he-he tidaklah. Ini kan in­ter­nal partai, kecuali itu mem­bocorkan rahasia negara

Apa SBY pernah menguta­ra­kan bahwa bocor­nya pidato ini me­milki mo­tif politik?

Tidak ya. Sepanjang yang saya ketahui, Presiden tidak mem­beri­kan ko­mentar lebih lanjut. Mung­kin disampaikan melalui menteri atau orang lain. Tapi yang saya ke­tahui tidak. Yang saya tahu beliau me­­mang ter­ke­jut dengan bo­­cornya pi­dato itu.

Tidak ya. Sepanjang yang saya ketahui, Presiden tidak mem­beri­kan ko­mentar lebih lanjut. Mung­kin disampaikan melalui menteri atau orang lain. Tapi yang saya ke­tahui tidak. Yang saya tahu beliau me­­mang ter­ke­jut dengan bo­­cornya pi­dato itu.

Dalam pidato SBY ada be­be­rapa perkataannya yang di­anggap menyinggung partai lain, apa tanggapan Anda?

Kami kira tidak pas kalau pi­dato tersebut dianggap menying­gung partai lain. Sebab, kalau dibaca dengan cermat pidato Pak SBY untuk kader-kader Partai  Demokrat itu merupakan pidato untuk memberikan spirit. Sepan­jang yang kami pahami tidak ada kalimat yang mendeskreditkan partai lain.

O ya, apa benar dalam waktu dekat ini  SBY mengumumkan koalisi tanpa PKS?

Kami kira sudah jelas bahwa posisi partai politik koalisi pe­me­rintah sudah seperti yang publik lihat. Di dalam butir-butir Code of Conduct Kesepahaman atau kesepakatan antar partai koalisi, pada butir kelima sudah menje­laskan dengan jelas posisi dari PKS.

Tidak perlu ada penjelasan lagi, Presiden juga tidak akan menya­takan pernyataan secara verbal atau secara langsung. Namun ek­sis­tensi keberadaan dari partai politik koalisi seperti yang ter­lihat sekarang saja.

Posisi dari PKS menurut bu­tir kelima ini apa ya?

Itu bisa dijawab kalau mem­baca butir kelima dari Code of Conduct tersebut. Dalam butir 5 kontrak koalisi dijelaskan apabila tidak ditemukan solusi yang dise­pakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengun­dur­kan diri, pada hakikatnya keber­sa­maannya dalam koalisi partai telah berakhir.

Mengapa Presiden tidak mau menyatakan secara verbal?

Meski Pak Presiden SBY seba­gai Ketua Setgab partai politik koa­lisi. Tapi semua itu kan dipu­tuskan berdasarkan ketentuan Code of Conduct kesepakatan ber­­sama. Itu kan kolektif. Oleh sebab itu ketika yang lain setuju, ter­hadap apa yang menjadi kepu­tu­san bersama itulah yang diambil.

Tidak perlu lagi pernyataan secara verbal atau secara lang­sung. Apalagi ditujukan untuk masyarakat.

Presiden hanya akan mem­beri­kan pernyataan langsung bila­mana itu terkait dengan ke­putu­san reshuffle kabinet, karena itu domain presiden, merupakan hak preogatif Presiden.

Tetapi kalau keberadaan partai politik di koalisi, dipastikan ti­dak ada pernyataan verbal dari Pre­siden.

Apa reshuffle kabinet dilaku­kan dalam waktu dekat ini?

Sampai saat ini belum ada. Mungkin saya tidak punya in­for­masi yang cukup. Tapi kami be­lum dengar ada rencana menge­nai reshuffle kabinet, setidaknya dalam waktu dekat ini. Tetapi hal itu kan bisa terjadi kapanpun se­waktu-waktu, apabila presiden me­mandang perlu maka re­shuffle kabinet itu bisa terjadi kapan pun. Itu kan hak prerogatif Presiden. Tidak perlu ada izin dari sia­papun.

Apa benar besaran ICP di atas 15 persen untuk menaik­kan harga BBM merupakan ide SBY?

Itu muncul  ketika partai politik koalisi mencoba untuk merumus­kan policy response atas kenaikan harga. Seperti yang disebutkan da­lam pasal 7 APBN 2012, tidak ada kenaikan pada 2012, maka perlu dicarikan alasan yang rasio­nal dan tepat untuk men­jelaskan mengapa kenaikan itu perlu dan seperti apa mekanismenya. Maka­­­nya,  Bapak Presiden mena­warkan suatu opsi yang sebagai­mana diadopsi partai koalisi.

Berarti benar dari ide  SBY?

Ya demikian adanya, tetapi itukan tidak dipersoalkan karena pada kenyataanya yang dikede­pan­kan oleh partai koalisi seperti Golkar dan lain-lain adalah agar apa yang diusulkan bisa diterima oleh semua politik di DPR. Wa­lau­pun pada kenyataanya ada yang menolak opsi yang ditawar­kan tersebut.