Pertamina Lepas Tangan, Harga Elpiji Ternyata Hasil Lobi Bisnis

RMOL.Pertamina dianggap lepas tangan terkait melonjaknya harga elpiji 3 kilogram dari harga eceran yang ditetapkan pemerintah.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina M Harun mengatakan, berdasarkan ke­putusan menteri, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram sebesar Rp 12.750 per tabung hanya berlaku untuk wilayah yang berjarak kurang dari 60 kilometer dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

Sedangkan untuk wilayah yang di atas 60 kilometer dari SPBE harganya ditentukan oleh pe­merintah daerah (Pemda) sesuai ongkos angkut yang berlaku masing-masing daerah.

“Pemerintah daerah kan bagian dari pemerintah pusat, sehingga tidak perlu dipertentangkan ke­wenangan pusat dan daerah terkait hal ini,” ujar Harun.

Namaun, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Za­karia menilai, pemberian kewe­nangan kepada pemda untuk me­nentukan HET elpiji 3 kilo­gram hanya akan mengun­tung­kan pelaku bisnis elpiji.

Hal ini berkaca dari penga­laman sebelumnya saat pene­tapan HET minyak tanah, harga elpiji di daerah juga berpotensi ditetapkan berdasarkan hasil lobi para pelaku bisnis.

Menurut Sofy­a­no, pemberian kewenangan kepada pemda ka­bupaten/kota untuk menentukan HET elpiji 3 kilogram dapat dipahami publik sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah ter­hadap kehidupan rakyat di da­erah.  Pasalnya, HET elpiji 3 kilogram yang ditetapkan pemda pasti akan berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.

Bahkan, bisa dipastikan daerah yang jauh dari pusat kota HET elpijinya akan lebih tinggi di­bandingkan di kota/provinsi. Padahal masyarakat di ka­bu­paten/kota, kemampuan ekonomi dan daya belinya jauh di bawah masyarakat perkotaan.

Sofyano berpendapat, HET yang ditetapkan pemda sebagai bentuk terselubung dari me­kanisme pasar dan melanggar Undang-Undang Migas. Apalagi, sudah dipastikan kebijakan itu akan berdasarkan kepada jarak lokasi keberadaan SPBE dengan lokasi masyarakat.

“Pemerintah dan Pertamina lepas tangan dan tidak ber­tang­gung jawab terhadap biaya dis­tribusi, padahal elpiji bersubsidi mendapatkan subsidinya ber­dasarkan persetujuan wakil rak­yat (DPR),” tegas Sofyano.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mendesak Pertamina membangun SPBE di setiap ka­bupaten yang telah terkonversi dan membuat kebijakan agar setidaknya pada tiap kabupaten terdapat 3 SPBE dengan kapa­sitas sesuai kebutuhan daerah tersebut.

“Kebijakan membangun ha­nya satu SPBE dengan kapasitas sekitar 40 ton per hari di tiap kabupaten sebaiknya dicabut. Diganti dengan penyiapan mi­nimal 3 SPBE kapasitas sedang di tiap kabupaten. Ini akan membuat biaya investasi tidak setinggi ketika membangun SPBE ber­ka­pasitas besar,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina mem­perbanyak pembangunan SPBE di daerah guna mengantisipasi perbedaan harga elpiji 3 kilogram.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mengatakan, saat ini perbedaan harga antara satu daerah dan daerah lain cukup signifikan. Hal ini terjadi karena ada biaya transportasi yang harus di­ma­sukkan dalam komponen harga elpiiji 3 kilogram.

Padahal, kata politisi PDIP itu, jika SPBE bisa dibangun di setiap kabupaten/kota, jika perlu di tiap kecamatan maka harga yang ditetapkan pasti tidak akan berbeda jauh.

Untuk diketahui, harga elpiji 3 kilogram di beberapa di daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Misalnya, di Ka­limantan Barat harga elpiji sub­sidi itu tembus Rp 30 ribu per tabung, untuk Ja­bodetabek har­ganya berkisar Rp 12.750 sampai Rp 14.000 per ta­bung. Padahal, harga elpiji yang ditetapkan pe­merintah Rp 12.750 per tabung.

Kebijakan Harga Eceran Ter­tinggi  (HET) elpiji 3 kilogram tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2011 dan Peraturan Menteri ESDM No. 05 tahun 2011 yang menye­but­­kan HET elpiji 3 kilogram di­serahkan kepada pemda. [Harian Rakyat Merdeka]