Gerindra Akui Demokrat Ajak Kerja Sama di Parlemen

RMOL. Partai Gerindra mengakui bahwa Partai Demokrat mengajaknya untuk bekerja di parlemen agar apa yang dihasilkan DPR menjadi lebih produktif.

"Dia mengingatkan dan mengajak kita perlunya kesepahaman bersama menggunakan sisa masa pemerintahan dan DPR ini," ujar Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi Rakyat Merdeka Online melalui sambungan telepon pagi ini. 

Lebih dari itu, Demokrat juga mengajak Gerindra agar bersama-sama menjadikan DPR lebih efektif, lebih produktif bagi kepentingan rakyat, bangsa. Tak hanya itu, mengajak  menjadikan DPR produktif dalam menjalankan fungsi budjeting, termasuk produktif dalam fungsi pengawasan.

"Kalau DPR produktif, stabilitas politik bisa dijamin, maka pemerintahan akan lebih produktif lagi," jelas anggota Komisi I DPR ini.

Partai Demokrat bersama Gerindra dan Hanura serta empat partai koalisi lainnya, PKS, PAN, PKB, dan PPP kemarin berada dalam satu block dalam Sidang Paripurna RUU Pemilu. Mereka mendukung ambang batas 3,5 persen secara nasional.  Sedangkan tiga partai lainnya, Golkar, PDIP, dan PKS mengusulkan ambang batas parlemen 3,5 persen untuk nasional, dan 5 persen untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu metode penghitungan, keenam partai itu plus PKS sepakat menggunakan kuota murni. Kuota murni adalah suara sisa akan ditarik ke provinsi. Sedangkan dua partai lainnya, Golkar dan PDIP mengusulkan sistem devisor webster, yaitu suara habis di daerah pemilihan.

Pada saat lobi-lobi itulah Partai Demokrat melobi Gerindra dan Hanura agar bekerja sama di parlemen. Disebutkan, dalam lobi itu, Demokrat menyodorkan tiga kerja sama dengan Gerindra dan Hanura.

Tawaran kesepakatan ke Gerindra-Hanura:

1. Mendorong kinerja DPR lebih aspiratif, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan memajukan demokrasi.

2. Mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014.

3. Melakukan kerja sama secara produktif dan senantiasa bersama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan politik penting di DPR. [zul]