Pengusaha Sawit Minta Kepastian Soal RTRW

RMOL. Pemerintah segera menye­lesaikan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi areal untuk pembangunan per­kebunan kelapa sawit.

Menteri Kehutanan (Men­tan) Zulkifli Hasan mene­gas­kan, persoalan tata ruang akan se­ge­ra di­se­lesaikan. Seperti yang ter­ja­di di Kalimantan Tengah.

Zulkifli menjelaskan, per­so­alan tata ruang ada dua jenis, yaitu soal ketelanjuran dan murni pelang­garan. “Bagi areal yang masuk ka­tegori kete­lan­juran akan segera di­se­le­sai­kan,” imbuh dia, kemarin.

Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menjamin  revisi Peraturan Menteri Per­tanian (Permentan) Nomor 26 tahun 2007 akan melibatkan pelaku usaha kelapa sawit agar mendapat masukan yang se­imbang dan komprehensif.

Menurut Suswono, peme­rintah tidak memaksakan mem­bangun kebun plasma bagi kebun-kebun lama yang sudah tidak lagi me­miliki lahan. Namun pengusaha bisa meng­gantikan kebun plasma dengan program Corporate So­cial Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar.

Ketua Umum Gabungan Pe­ngusaha Kelapa Sawit Indo­nesia (Gapki) Joefly J Bah­roeny me­minta pemerintah mem­per­cepat penyelesaian persoalan yang ber­kaitan de­ngan RTRW, yang justru sering merugikan anggota Gapki.

“Gapki sangat berharap per­soalan RTRW bisa diprio­ri­taskan pemerintah untuk dise­lesaikan agar anggota Gap­ki mendapat kepastian hukum da­lam menjalankan investasi di industri kelapa sawit,” katanya.

Sementara dalam Munas Gapki ke-VIII di Bandung, kemarin, Menteri Koordinator Per­eko­no­mian Hatta Rajasa mengatakan, terkait dengan RTRW, pemerintah tidak ingin dan tidak memper­bolehkan ada peraturan yang retroaktif. [Harian Rakyat Merdeka]