Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

Ekspor Timah Kualitas Rendah Untungkan Importir

KAMIS, 12 APRIL 2012 | 08:16 WIB

RMOL.Pemerintah seharusnya mem­­bentuk tim lacak bala dan tim verifikasi untuk memastikan asal-usul  timah dan mengontrol kualitas timah yang diekspor. Hal itu diutarakan Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Arif Bu­di­manta di Jakarta. Usulan ini ter­kait adanya ekspor timah ber­kadar rendah oleh sejumlah smel­ter (perusahaan peleburan) ke beberapa negara, se­perti Ma­laysia dan Singapura.

Pasalnya, negara tujuan ekspor tersebut kemudian mengolah dan menjualnya kembali meng­gu­nakan brand (merk dagang) yang dimiliki oleh kedua negara ter­sebut.

“Tim lacak bala diperlukan karena para pengusaha smelter di Bangka Belitung masih bisa mengekspor produk timah ber­kadar rendah, meski Permendag No 4 Tahun 2007 te­lah me­nye­butkan kadar mi­ni­mal logam ekspor adalah 99,85 per­sen SN,” ujar Arif.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Teguh Pramono menyebutkan, secara keseluruhan ekspor timah Bangka Belitung mengalami ke­naikan sebesar 17,6 persen.   Sa­yang­nya, tidak semua timah yang diekspor tersebut meru­pakan timah yang telah memiliki brand. Sehingga, ada ke­mungkinan potensi pen­dapatan yang hilang mengingat harga ti­mah yang diekspor de­ngan brand dihargai lebih ma­hal di pasaran.

Saat ini Indonesia sudah me­miliki tiga brand untuk produk timah, seperti Banka dan Kundur milik PT Timah (Persero) Tbk dan Koba milik PT Koba Tin.  Ketiga brand inilah yang dita­war­kan kepada konsumen melalui pasar timah Indonesia.

Teguh juga menjelaskan, Singapura masih menjadi tujuan utama ekspor timah dari Babel yang nilainya mencapai 1.445,2 juta dolar AS (76,07 per­sen), diikuti Malaysia 159,2 juta dolar AS (8,4 persen), lalu Belanda 144,4 juta dolar AS (7,6 persen), dan Tai­wan 77,6 juta dolar AS (4,1 per­sen), serta Jepang 73,5 juta dolar AS (3,8 persen).

Data BPS tersebut semakin me­nguatkan kecurigaan Ketua Ma­syarakat Pertambangan Indo­ne­sia (MPI) Herman Afif, yang me­nuding Malaysia dan Singa­pura menjadi dalang di balik pe­nolakan smelter di Bangka Be­litung untuk menjual produk­nya melalui Pasar Timah Indonesia.

Padahal pasar tersebut sejati­nya merupakan upaya agar In­do­nesia sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia bisa men­jadi penentu harga timah dunia.

Bagi Indonesia, menjadi pe­nen­tu harga timah dunia, selain sa­ngat mungkin, juga sangat pen­ting.  Terutama ketika harga ti­mah dunia anjlok yang membuat seluruh pengusaha timah di Bang­ka Belitung merasa perlu me­­ngambil sejumlah langkah. Mulai dari melakukan mora­to­rium hingga membentuk Pasar Ti­­mah Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya