RMOL. Tarik menarik terhadap beberapa pasal dalam RUU Pemilu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, tarik-menarik tersebut dinilai hanya berkutat pada kepentingan partai-partai yang ada di DPR. Egoisme masing-masing partai selalu menjadi penghalang dalam mencapai kata sepakat.
Isu krusial dalam UU ada empat yaitu sistem pemilu, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), alokasi kursi per daerah pemilihan dan konversi suara menjadi kursi.
"Keempat isu itu kelihatan sederhana, tetapi menjadi rumit bila dikaitkan dengan kepentingan masing-masing partai. Sebagian partai, menganggap pertarungan dalam RUU ini adalah bagian dalam pertarungan Pemilu 2014", ungkap pengamat politik Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 11/4).
Efek dari pertarungan itu, lanjut Saleh, muncul kesan seolah-olah partai politik hanya peduli pada kepentingannya. Kesan ini tentu tidak baik di tengah merebaknya krisis kepercayaan kepada partai politik. Dengan skala yang berbeda-beda, saat ini masyarakat masih banyak yang menaruh harapan kepada partai politik.
"Sebaiknya, semua partai menurunkan call-nya. UU pemilu ini harus segera disahkan. Apalagi, anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu telah terbentuk. Tanpa UU ini, mereka tidak akan bisa bekerja. Sementara, waktu menuju Pemilu tinggal 2 tahun lagi. Kasihan KPU bila nanti disalahkan dan dianggap tidak kapabel. Padahal, mereka tidak diberi waktu yang cukup untuk bekerja," papar Saleh.
Selain itu, Saleh menyarankan agar UU pemilu tidak selalu diubah setiap kali pemilu. Setidaknya diterapkan dulu pada 3 atau 4 kali pemilu. Selanjutnya baru dilakukan evaluasi. Dengan begitu, tidak ada biaya yang dihabiskan untuk merumuskan UU itu. Dan yang lebih penting, tambah dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, penggunaan waktu menjadi efisien karena tidak digunakan untuk berdebat antar sesama partai politik. [zul]
