RMOL. Koalisi Parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) adalah koalisi tidak beradab dan sama sekali tidak membawa manfaat bagi rakyat. Bahkan koalisi tersebut tidak ubahnya dengan kerja sama para pendusta yang menyengsarakan rakyat. Untuk itu sudah saatnya digulirkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) jilid dua, yaitu turunkan harga, turunkan SBY, dan hapus UU yang merugikan rakyat.
Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk “Koalisi atau Konspirasi?†yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, Selasa (10/4). Hadir sebagai pembicara adalah pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro, pakar hukum tata negara Margarito Kamis, dan budayawan Ridwan Saidi.
Istilah “Tritura Jilid Dua†pertama kali disampaikan tokoh perubahan nasional Rizal Ramli. Ketua Aliansi Perubahan untuk Rakyat (ARUP) yang siang itu ikut hadir dalam diskusi, didaulat untuk memberikan pendapatnya seputar koalisi parpol. Rizal Ramli yang mantan Menko Perekonomian tersebut hanya sedikit menyinggung soal koalisi. Dia justru menggulirkan perlunya Tritura Jilid Dua untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat yang berkepanjangan.
Dia mengatakan, beban hidup rakyat sekarang sudah amat berat. Yang lebih memprihatinkan lagi, banyak sekali UU yang menyengsarakan rakyat karena draft-nya disusun oleh asing. Contoh paling nyata adalah UU Migas. Saat RUU ini diajukan pertama kali ke DPR, sebagai penasehat ekonomi DPR, ECONIT memberi masukan bahayanya RUU tersebut bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Akhirnya, RUU migas tersebut tidak gol.
“Tapi ketika kita semua masih sibuk dengan transisi ketika Gus Dur dijatuhkan, RUU ini kembali diajukan. Hanya dalam tempo kurang dari 2 bulan, RUU migas gol dan disahkan menjadi UU. Sesaat setelah itu Kedubes AS di Jakarta membuat laporan ke Washington, bahwa mereka sukses mendorong disahkannya UU Migas,†ungkap Rizal Ramli.
Pemimpin PerubahanMenurut Margarito, harga bahan bakar minyak (BBM) memang tidak jadi naik. Meski demikian, harga berbagai kebutuhan rakyat sudah telanjur naik dan tidak akan turun lagi. Akibatnya, beban hidup rakyat menjadi semakin berat. Dalam konteks Tritura jilid dua, tuntutan menurunkan harga adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Kita tahu persis, naiknya harga-harga membuat rakyat jadi semakin menderita. Itulah sebabnya turunkan harga menjadi tuntutan yang pertama. Jangan pernah berharap Koalisi Parpol akan menjadi solusi. Selain tidak ada dalam Konstitusi, pada praktiknya Setgab telah menjadi tidak beradab,†ujar Margarito.
Ridwan malah berpendapat di tahun 1950an, Setgab yang sekarang disebut dengan Monster Verbond alias "kerja sama para setan." Parpol berkumpul hanya untuk kepentingan kelompoknya, baik secara ekonomi maupun kekuasaan.
Sehubungan dengan itu, dia sependapat perlunya Tritura Jilid Dua. Namun Ridwan mengusulkan agar urutan tuntutan diubah, yaitu Turunkan SBY menjadi yang pertama. Alasannya, selama tujuh tahun berkuasa, SBY terbukti tidak bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia malah sibuk melayani kepentingan para majikan asingnya.
“Kita perlu perubahan agar rakyat hidup lebih baik. Untuk itu kita butuh pemimpin yang kuat dan berpihak kepada rakyat. SBY sama sekali tidak bisa diharapkan. Menurut saya, biarkan Rizal Ramli menjadi pemimpin perubahan buat kita semua. Kalau saya, karena sudah berumur, cukup bantu-bantu saja,†tukas Ridwan.
Sedangkan Zuhro mengingatkan agar Tritura Jilid Dua tidak kembali mengulang kesalahan pergantian kekuasaan yang terjadi sebelumnya, baik dari Orde Lama ke Orde Baru maupun dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Pada zaman Soeharto, misalnya, saat itu yang terpikir hanyalah bagaimana menggulingkan dia. Mahasiswa dan aktivis tidak mempersiapkan sistem dan pemimpin penggantinya. Akibatnya, Indonesia tidak kunjung menjadi lebih baik pasca reformasi.
“Tapi tema perubahan yang diusung pak Rizal Ramli adalah bagian dari demokrasi yang diharapkan rakyat menuju kehidupan yang lebih baik. Saya percaya, beliau sudah menyiapkan sistem pengganti, sehingga gerakan perubahan kali ini tidak asal mengganti presiden,†kata Zuhro.
[dem]
