Berita

Bisnis

Busyet, Kendaraan Pribadi Kuras Subsidi APBN Hingga Rp 77,9 T

SELASA, 10 APRIL 2012 | 08:25 WIB

RMOL. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sepanjang 2011 kendaraan pri­badi telah menguras subsidi da­lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 77,9 triliun.

Dirjen Perhubungan Darat Ke­menhub Suroyo Alimoeso mem­prediksi, tahun ini jumlah sub­sidi akan lebih besar lagi karena ba­nyaknya kendaraan pribadi yang tadinya mengu­nakan bahan bakar minyak (BBM) non sub­sidi ke BBM subsidi apalagi dis­paritas harganya tinggi.

“Tahun 2011 target subsidi BBM Rp 129,7 triliun, kenya­ta­annya realisasi mencapai Rp 165,2 triliun atau 127,4 persen,” ujar Suroyo seperti dikutip dalam situs Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemarin.

Dari realisasi subsidi tersebut, kata Suroyo, angkutan umum ha­nya mengkonsumsi 3 persen, sedangkan mobil barang 4 per­sen. Sisanya cukup besar dikon­sumsi sepeda motor 40 persen dan mobil pribadi 53 persen.

Jika dirupiahkan, angkutan umum hanya kebagian sekitar Rp 4,1 triliun dan mobil barang Rp 5,9 triliun. Sedangkan sepeda mo­tor menghabiskan Rp 58,8 triliun dan mobil pribadi mengu­ras APBN Rp 77,9 triliun. Total ken­­daraan pribadi menguras APBN 2011 sebesar Rp 136,7 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya berencana  men­aik­kan harga BBM subsidi per 1 Ap­ril 2012 sebesar Rp 1.500. Na­­mun, rapat paripurna DPR me­nolaknya.

Soeroyo menyatakan, peme­rintah sudah menyiapkan ang­ga­ran Rp 4,8 triliun untuk subsidi angkutan umum guna menekan kenaikan tarif akibat dinaik­kan­nya harga BBM. Anggaran itu juga untuk melindungi pengu­saha angkutan umum.

Subsidi sebesar Rp 4,8 triliun terdiri dari Rp 1,87 triliun untuk pemeliharaan angkutan umum seperti pembelian suku cadang, oli, kampas rem dan ban. Se­mentara Rp 1,76 triliun digu­nakan untuk fasilitas pembeba­san bunga pinjaman dan Rp 1 triliun untuk pemberian fasilitas reim­burse pajak kendaraan bermotor.

Untuk mengantisipasi lonjakan penggunaan subsidi energi dari ku­ota yang ditentukan dalam APBN, pemerintah akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) soal penghematan energi.  

Menteri Perencanaan Pemba­ngunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Na­sional (Bappenas) Armida Alis­jahbana mengatakan, Presiden SBY segera mengeluarkan kebi­jakan penghematan energi.

Menurut Armida, ada lima arah­an Presiden kepada menteri terkait pengamanan APBN. Salah satunya soal penghematan energi secara bertahap. Arahan itu me­nyangkut kebijakan pengamanan APBN-P 2012, kebijakan pe­ne­rimaan negara yang bukan pajak da­lam segala lini. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya