Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

Menteri ESDM Kebut Konversi BBM ke Gas

Kemenperin Tawarkan Converter Kit Produksi KIKO
MINGGU, 08 APRIL 2012 | 08:11 WIB

RMOL.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengebut program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas tahun ini. Untuk penyiapan converter kit-nya, akan diserahkan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Kita akan melakukan peng­hematan dan mengebut penggu­naan gas,” ujar Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta, Jumat lalu.

Menurutnya, tahun ini pihak­nya akan mengebut pem­ba­ngunan SPBG (stasiun pengi­sian bahan bakar gas) dan in­fra­strukturnya guna mempercepat pelak­sanaan konversi gas untuk meng­hemat penggunaan BBM yang dipre­diksi akan melebihi kuota yang dite­tapkan pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Widja­jono Partowidagdo mengusulkan, pem­beli converter kit disubsidi oleh pemerintah dan stakeholder terkait yang diuntungkan seperti PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Itu perlu di­lakukan untuk mempercepat prog­ram konversi ke gas.

Widjajono menjelaskan, harga converter kit saat ini bervariasi antara Rp 9-12 juta per unit. Un­tuk itu, diusulkan disubsidi Rp 6 juta dan Rp 6 juta sisanya di­cicil konsumen melalui bank.

“Dari Rp 6 juta disubsidi oleh pemerintah sepertiga, perusaha­an converter kit sepertiga, Per­tamina sepertiga. Mungkin kalau PGN mau urunan lebih bagus lagi,” kata Widjajono.

Dirjen Industri Kecil Mene­ngah (IKM) Kemenperin Euis Saedah menegaskan, converter kit yang diproduksi oleh Koperasi Industri Komponen Otomotif (KIKO) aman untuk digunakan.

Euis berharap, uji kelayakan produk ini dipercepat dan dika­wal terus, bahkan dirinya berse­dia menjadi marketing agent untuk meyakinkan konsumen bahwa produk ini adalah pilihan terbaik.

“Program ini merupakan prog­ram bersama. Jangan sampai kita hanya bisa impor converter kit, tetapi tidak berusaha agar lokal bisa memproduksi terutama di luar pulau Jawa,” jelasnya.

Sebab itu, pihaknya terus ber­koordinasi mempersiapkan sega­la legalitasnya demi keper­ca­yaan masyarakat.

Untuk diketahui, KIKO meng­klaim siap memproduksi 2 ribu unit converter kit dan saat ini KIKO sedang memfinalisasi pro­yek ter­sebut. Termasuk penye­le­saian uji kelayakan di Badan Peng­kajian dan Penetapan Tek­nologi (BPPT). Alat tersebut akan dijual dengan harga Rp 7,5-10 juta per unit.

Sebelumnya, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum me­miliki Standar Nasional Indo­nesia (SNI) untuk converter kit.

Bambang mengatakan, pihak­nya baru menerima surat per­min­taan pembuatan SNI untuk con­verter kit dari Kemenperin belum lama ini. Menurut dia, pihaknya akan segera melakukan pembuat­an SNI itu, apalagi sudah ada standar internasional. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya