Berita

malik haramain/ist

PKB Terpaksa Main Keras kalau Demokrat Tetap Egois

SABTU, 07 APRIL 2012 | 13:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai menengah yang ada di barisan pendukung pemerintah, PAN, PKB, dan PPP,  dicurigai mendukung kenaikan harga BBM, meski bersyarat, karena ada deal-deal politik dengan Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Mereka mendukung opsi tersebut dengan membarter agar Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak terlalu tinggi menetapkan ambang batas masuk parlemen yang saat ini sedang dibahas dalam RUU Pemilu.

Tapi, kecurigaan tersebut dibantah politisi PKB, A. Malik Haramain, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online kemarin.

"Yang saya ketahui, saya juga beberapa kali ikut rapat di Setgab dan rapat fraksi, itu sama sekali tidak ada," tegasnya.

Meski demikian, sejak awal pihaknya meminta Partai Demokrat untuk tidak ngotot mempertahankan angka empat persen ambang batas.

"Dan (permintaan) itu sudah lama (disampaikan. Sebelum persoalan BBM ini muncul, kita sudah minta agar Demokrat lebih akomodatif, lebih mendengarkan aspirasi politik partai menengah dan kecil. Jangan egois," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Malik mengakui, pihaknya sempat mengancam lebih baik Setgab Partai Koalisi dibubarkan andai Demokrat tetap tak mau mengalah. Menurutnya, ke depan, bukan tak mungkin partainya akan lebih keras lagi bersikap, kalau partai penguasa itu sama sekali tidak menghiraukan aspirasi mereka.

"Kalau ancaman itu sebenarnya sudah lama. Ya, kalau mereka tetap di angka itu, terpaksa kita main agak keras. Itu akan mempengaruhi efektifitas Setgab. Padahal ke depan Pak SBY dan Partai Demokrat membutuhkan dukungan koalisi," ucapnya.

Meski begitu, sambung mantan Ketua Umum PB PMII, Partai Demokrat sudah memberi isyarat akan melunak. Partai Demokrat siap untuk menuturunkan angka ambang batas.

"Meskipun belum eksplisit di angka berapa mereka menurunkan itu. Termasuk alokasi kursi 3-10 mereka sudah Ok. Sistem Pemilu mereka masih terbuka," ucapnya.

PKB selama ini menyuarakan agar ambang batas parlemen itu 3 persen. Sementara alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi. Sedangkan untuk sistem pemilu, PKB memilih sistem tertutup. "Konversi suara menjadi kursi dengan sistem kuota," tandasnya. [zul]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya