Berita

malik haramain/ist

PKB Terpaksa Main Keras kalau Demokrat Tetap Egois

SABTU, 07 APRIL 2012 | 13:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai menengah yang ada di barisan pendukung pemerintah, PAN, PKB, dan PPP,  dicurigai mendukung kenaikan harga BBM, meski bersyarat, karena ada deal-deal politik dengan Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Mereka mendukung opsi tersebut dengan membarter agar Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak terlalu tinggi menetapkan ambang batas masuk parlemen yang saat ini sedang dibahas dalam RUU Pemilu.

Tapi, kecurigaan tersebut dibantah politisi PKB, A. Malik Haramain, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online kemarin.

"Yang saya ketahui, saya juga beberapa kali ikut rapat di Setgab dan rapat fraksi, itu sama sekali tidak ada," tegasnya.

Meski demikian, sejak awal pihaknya meminta Partai Demokrat untuk tidak ngotot mempertahankan angka empat persen ambang batas.

"Dan (permintaan) itu sudah lama (disampaikan. Sebelum persoalan BBM ini muncul, kita sudah minta agar Demokrat lebih akomodatif, lebih mendengarkan aspirasi politik partai menengah dan kecil. Jangan egois," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Malik mengakui, pihaknya sempat mengancam lebih baik Setgab Partai Koalisi dibubarkan andai Demokrat tetap tak mau mengalah. Menurutnya, ke depan, bukan tak mungkin partainya akan lebih keras lagi bersikap, kalau partai penguasa itu sama sekali tidak menghiraukan aspirasi mereka.

"Kalau ancaman itu sebenarnya sudah lama. Ya, kalau mereka tetap di angka itu, terpaksa kita main agak keras. Itu akan mempengaruhi efektifitas Setgab. Padahal ke depan Pak SBY dan Partai Demokrat membutuhkan dukungan koalisi," ucapnya.

Meski begitu, sambung mantan Ketua Umum PB PMII, Partai Demokrat sudah memberi isyarat akan melunak. Partai Demokrat siap untuk menuturunkan angka ambang batas.

"Meskipun belum eksplisit di angka berapa mereka menurunkan itu. Termasuk alokasi kursi 3-10 mereka sudah Ok. Sistem Pemilu mereka masih terbuka," ucapnya.

PKB selama ini menyuarakan agar ambang batas parlemen itu 3 persen. Sementara alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi. Sedangkan untuk sistem pemilu, PKB memilih sistem tertutup. "Konversi suara menjadi kursi dengan sistem kuota," tandasnya. [zul]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya