Pemimpin Kudeta Mali Sepakat Kembalikan Kekuasaan Ke Tangan Sipil

RMOL. Pemimpin kudeta Mali akhirnya menyetujui penerapan masa tenang untuk memudahkan masa transisi kekuasaan sipil. Ini merupakan bagian dari kesepakatan dengan Organisasi Negara Afrika Barat (ECOWAS).

Sebagai imbalannya, menurut tim mediator, Ecowas akan mencabut sanksi perdagangan dan ekonomi serta memberikan amnesti pada junta militer. Langkah ini diambil oleh kedua belah pihak setelah pemberontak Tuareg di utara mengumumkan kemerdekaan untuk wilayah Azawad.

Dalam rencana transisi ini, sedianya penguasa militer akan memberikan kekuasaan pada pemimpin parlemen Diouncounda Traore. Tugas utama Traore sebagai presiden sementara adalah menetapkan waktu pemilihan umum. Traore akan diberi waktu 40 hari sejak ia dilantik untuk mengatur pemilihan umum tersebut.

"Sangat penting untuk mengatur transisi politik menuju pemilu yang bebas, demokratis dan transparan di seluruh wilayah," kata perjanjian tersebut sebagaimana dilansir BBC (Sabtu, 7/4).

Meski telah menandatangani perjanjian tersebut, pemimpin kudeta Kapten Amadou Sanogo tidak menyebutkan tanggal pasti kapan dirinya akan menyerahkan kekuasaan.

Sebelumnya, Kapten Sanogo dituduh telah mengambil alih kekuasaan pada 22 Maret lalu, karena menganggap pemerintah terpilih tidak melakukan cukup upaya untuk menghentikan pemberontak di utara.[ian]