Proyek 10 Ribu MW Lambat Menkeu Sindir Kinerja PLN

RMOL.Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyindir kinerja PT PLN (Persero), terutama dalam penyelesaian proyek listrik 10.000 Mega Watt (MW).

Menurut Agus, lambatnya pe­nyelesaian mega proyek itu mem­buat subsidi untuk listrik mem­beng­kak. Alasannya, dengan mo­lornya pembangkit listrik batu­bara itu, maka penggunaan BBM yang bia­yanya mahal tak bisa dikurangi.

Selain itu, saat ini PLN juga ma­sih menggunakan BBM seba­gai energi campuran. Padahal, de­ngan menggunakan gas atau ba­tubara saja dapat menghemat sub­sidi listrik dalam jumlah besar.

“Sekarang sudah ada 3 pem­bangkit tenaga listrik berbasis BBM yang sudah mendapatkan gas. Satu pembangkit saja itu bisa memberikan efisiensi sampai Rp 6 triliun setahun,” jelas bekas Di­rek­tur Utama Bank Mandiri itu.

Menurut Agus, dari ketiga pem­bangkit listrik itu saja sudah bisa menghemat subsidi Rp 18 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menilai PLN gagal melakukan efisensi kinerja ma­najemen dan terdapat inefi­sien­si bahan baku primer pem­bang­kit senilai Rp 27,8 triliun.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap kinerja PLN sepanjang 2010. BPK juga menyebutkan, PLN ti­dak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai de­ngan volume dan spesifikasi tek­nis yang dibutuhkan. Hal itu ter­jadi pada delapan unit pem­bang­kit yang berbasis dual firing, se­hingga harus dioperasikan de­ngan high speed diesel atau solar yang lebih mahal dari gas.

Hal itu mengakibatkan BUMN listrik tersebut kehilangan kesem­patan menghemat biaya bahan ba­kar sebesar Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp 19,6 triliun pada 2010.

Pasalnya, penggunaan bahan ba­kar high speed diesel pada pem­bangkit yang berbasis dual firing PLN mengakibatkan biaya pe­me­liharaan pembangkit lebih ting­gi dibanding bahan bakar gas (BBG).

Seperti diketahui, saat ini PLN menggunakan BBM non subsidi (harga industri) sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik­nya. Besaran subsidi untuk lis­trik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) mencapai Rp 65 triliun ditam­bah cadangan risiko energi Rp 23 triliun.

Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, se­ha­rusnya temuan BPK terse-but dija­di­kan peringatan buat jajaran direk­si PLN agar mening­katkan kiner­janya dan segera melaku­kan efi­si­en­si pengguna­an energi primer.

“Temuan itu harus menjadikan PLN lebih baik mengelola energi primernya. Karena itu, perlu ada strategi cepat dari PLN mela­kukan efisensi,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Untuk pasokan gas, Rilyadi juga minta pemerintah dan selu­ruh stakeholder memprioritaskan pa­sokan gas untuk PLN. Me­nu­rutnya, jika perusahaan listrik pe­lat merah itu bisa menghemat peng­­gunaan BBM untuk pem­bang­kitnya, tentu akan mengu­ra­ngi beban subsidi dalam APBN.

Direktur Utama PLN Nur Pa­mudji saat dikonfirmasi menga­takan, hasil audit BPK soal energi primer perseroan bukan kerugian negara. “BPK menghitungnya begini, seharusnya PLN bisa meng­­gunakan gas dibanding BBM un­tuk pembangkitnya ka­rena akan menghemat anggaran Rp 17,9 triliun,” kata Pamudji.

Namun, dia balik memperta­nya­kan gasnya dari mana. Sebab, PLN hingga kini masih kesulitan men­dapatkan pasokan gas.

Terkait molornya proyek pem­bangunan pembangkit 10.000 MW, Nur mengakui terjadi keter­lambatan penyelesaian. “Tapi kami menargetkan 2012 selesai,” tandasnya.

Untuk diketahui, laba bersih PLN selama 2011 turun Rp 2,9 tri­liun. Laba bersih PLN tu­run dari Rp 10,1 tri­liun di 2010 menjadi Rp 7,2 triliun di 2011. [Harian Rakyat Merdeka]