Pasca revolusi rakyat yang berhasil menumbangkan rezim otoriter di Mesir, Tunisia, Libya dan Yaman, upaya transisi dan transformasi demokrasi di Timur Tengah menghadapi hambatan serius.
Penilaian itu disampaikan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hery Sucipto, dalam seminar "Transformasi Demokrasi Timur Tengah dan Peran Strategis Indonesia" di Kampus UMJ, Cirendeu, Tangerang Selatan, Kamis (5/4).
Menurut Hery, paling tidak ada tiga tantangan serius bagi upaya penerapan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Pertama, jelasnya, masalah ideologi. Sejauh ini, papar Hery, ideologi kerap menjadi sandungan bagi penegakan demokrasi. Bagi kelompok Islam militan, mereka tentu ingin penerapan syariat Islam, sementara kondisi masyarakat plural.
"Kedua, kekayaan alam, yakni minyak, yang banyak terdapat di kawasan tersebut, bisa berubah menjadi kutukan jika penguasa setempat menggunakan hasil minyak untuk menumpas demo atau penyaluran ekspresi rakyat," jelasnya.
Selain itu, lanjut koordinator Gerakan Berdaya Indonesia Raya ini, tidak
adanya modal sosial. Modal sosial, katanya, dicirikan dengan adanya partisipasi rakyat dalam urusan publik, mengutamakan persamaan dalam keberagaman dan solidaritas yang tinggi.
"Di dunia Arab dan Timur Tengah kesukuan (ashobiah) sangat tinggi. Ini rentang pecah bagi pecahnya konflik antar sesama," tandas Hery.
Ia berharap, proses transisi dan transformasi tersebut dapat berlangsung baik. Indonesia, tambahnya, dapat menjadi teman sharing pengalaman. [zul]
