Berita

Hidayat Nur Wahid/ist

Hidayat Nur Wahid: Pengerukan Kali Krukut dan Pembangunan Waduk Tak Harus Tunggu Pusat

KAMIS, 05 APRIL 2012 | 13:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak harus menunggu Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum menggelontorkan dana untuk pengerukan Kali Krukut. Karena Kali Krukut bukan melintasi dua provinsi. Hulu kali Krukut adalah di Jagakarta, yang masuk dari kawasan Jakarta sendiri.

Hal itu disampaikan calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 5/4) saat ditanya apa solusi agar air di kali tersebut tidak lagi meluap sehingga menjadi banjir seperti sekarang ini.

"Kali Krukut itu adalah kewenangan pemprov DKI Jakarta termasuk keuangannya. Makanya harus segera diselesaikan (pengerukannya). Tahun depan harus sudah mulai ada anggaran pengerukan sungai Krukut dan pembuatan waduk di dekat hulu atau sumber kali Krukut," jelasnya.

Jagoan PKS ini memang mengaku sudah mendengar Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan waduk di Brigif. Menurutnya, pembangunan waduk itu harus segera realisaikan sesegara mungkin.

"Tahun depan itu sudah harus dipastikan proses ke arah itu harus dipercepat. Sehingga kita ingin menghadirkan manajemen air yang membawa berkah dan tidak menjadi musibah. Air yang membawa berkah, air ketika air itu menguntungkan bagi warga Jakarta," ungkapnya.

"Kalau kita mempunyai waduk, bisa kita tampung air hujan menjadi air baku. Kan air yang tadinya menjadi musibah, kini bisa berubah menjadi berkah," sambungnya.

Menurutnya, hal ini penting, apalagi, masyarakat Jakarta saat ini ketergantuan akan suplai air dari PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames Pam Jaya (TPJ). Banyak warga Jakarta mengeluhkan air dari kedua perusahaan itu. Airnya kotor karena sumber air bakunya bermasalah. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya