SBY Nggak Fair, Mestinya PKS Diundang untuk Beri Klarifikasi

RMOL. Presiden SBY selaku Ketua Setgab bersama lima pimpinan partai koalisi lainnya tidak fair karena telah memvonis PKS melanggar code of conduct tanpa meminta klarifikasi sebelumnya.

Tadi malam, digelar pertemuan partai koalisi di kediaman SBY, di Cikeas, Bogor, tanpa dihadiri PKS. Pertemuan ini membahas masa depan PKS, yang berjalan sendiri dalam Rapat Paripurna Jumat hingga Sabtu dinihari akhir pekan lalu yang membahas RUU Perubahan UU 22/2011 tentang APBN 2012.

Menurut pengamat politik Saleh Partaonan Daulay, supaya adil, harusnya PKS dilibatkan dalam pertemuan itu. PKS diberi kesempatan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi kenapa dia menolak kenaikan harga BBM. Karena selama ini PKS menganggap mereka tidak melanggar code of conduct.

"Jangan-jangan PKS punya argumetasi yang rasional. Toh, opsi yang dipilih partai koalisi juga tidak menyelesaikan masalah pemerintah," ujar Saleh kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 4/4).

Saleh mengungkapkan itu, karena usulan pemerintah agar pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012, yang menyatakan tidak ada kenaikan harga eceran subsidi BBM bersubsidi, dicabut agar harga BBM bisa dinaikkan 1 April, dimentahkan. Bahkan Partai Demokrat malah beralih mendukung opsi yang ditawarkan PAN dan Golkar dimana harga BBM bisa dinaikkan apabila harga ICP rata-rata sebesar 15 persen di atas asumsi dasar selama enam bulan.

"Atau jangan-jangan PKS tidak bersalah. Cuman hanya karena berbeda pendapat dengan mayoritas partai setgab lalu dianggap salah. Itu berani tirani mayoritas," sambung Saleh.

"(Tapi) kalau masih dianggap melanggar, (setelah memberikan klarifikasi), berarti PKS gagal meyakinkan anggota Setgab," simpul dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. [zul]