RMOL. Posisi PKS di dalam kabinet belum tentu tamat. Pasalnya, evaluasi yang dilakukan Setgab Partai Koalisi tadi malam tidak menegaskan secara jelas sanksi konkrit apa yang akan diberikan kepada PKS, meskipun telah dinyatakan melanggar code of conduct.
Pengamat politik Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sebenarnya, masih banyak opsi-opsi lain yang mungkin menjadi pertimbangan SBY daripada sekadar mendepak menteri PKS dari kabinet.
""SBY tentu tidak akan gegabah untuk mengeluarkan PKS dari kabinet. Kalau itu dilakukan, ini adalah kabar baik bagi kelompok oposisi. Artinya, mereka akan mendapat tambahan kekuatan untuk bersama-sama terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah," katanya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 4/4).
Atas dasar pertimbangan ini, lanjut Saleh, SBY masih membutuhkan PKS. Setidaknya untuk menutup langkah PKS agar tidak keluar dari lingkaran koalisi. Pada
titik ini, fungsi PKS hanyalah sebatas stempel anggota koalisi meskipun dinilai minus kontribusi.
"Salah satu opsi yang mungkin dilakukan SBY adalah dengan kembali mengurangi jatah PKS di kabinet. Opsi ini menjadi strategis karena tiga alasan. Pertama, beber Saleh, SBY dinilai konsisten memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan anggota koalisi, seperti yang dilakukan pada reshuffle kabinet beberapa bulan lalu. "Kedua, dengan mempertahankan dua orang menteri, PKS tetap berada dalam lingkaran koalisi dan tidak serta merta menyeberang menjadi oposisi," urai dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Ketiga, hal ini sekaligus akan dapat mengukur tingkat kesetiaan dan konsistensi PKS. Andaikata PKS tidak terima dengan opsi ini, maka PKS tentu akan meminta keluar secara total dari koalisi. "Kalau ini yang terjadi, SBY tidak akan dinilai mengkhianati kontrak koalisi karena keluarnya PKS adalah atas permintaan sendiri, bukan dikeluarkan secara sepihak," demikian Saleh.
Sebelumnya, ada empat kader PKS yang duduk di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo; Suswono menjabat Menteri Pertanian, Salim Al Djufri dipercaya memimpin Kementerian Sosial, dan Suharna surapranata yang didapuk sebagai Menristek. Tapi, pada reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II Oktober 2011 lalu, Suharna dicopot. [zul]
