PPP Serahkan Urusan PKS ke SBY

RMOL. Berbeda dengan Partai Demokrat, PAN dan PKB yang ngotot agar PKS diberi sanksi karena kembali berbeda dengan partai koalisi, PPP bersikap netral, sama seperti sikap yang ditunjukkan partai koalisi lainnya, Partai Golkar.

Soal apakah PKS tetap di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah atau tidak, hal itu tergantung PKS dan SBY, selaku Presiden. Karena kontrak koalisi adalah masing-masing partai dengan Presiden bukan kontrak secara bersamaan dengan partai-partai lainnya.

"Apakah tetap di koalisi atau ada sikap lain, itu adalah hak dari PKS. Kami sepenuhnya menghormati. Koalisi ini lebih pada hubungan komitmen masing-masing parpol dengan SBY. Kita lihat sejauhmana SBY melakukan penilaian atas proses jalannya koalisi itu. Apakah SBY merasa terganggu atau tidak, kita serahkan sepenuhnya penilaian itu kepada SBY," jelas Jurubicara DPP PPP M. Arwani Thomafi kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 4/4).

Tadi malam, pimpinan partai koalisi menggelar pertemuan di kediaman SBY, di Cikeas, Bogor, membahas soal masa depan PKS. Sekretaris Setgab Syarief Hasan tadi malam, seperti dikutip dari harian Media Indonesia mengungkapkan, bahwa Setgab sepakat untuk mendepak PKS. Apakah hal itu benar, Sekretaris Fraksi PPP ini tak bisa menkonfirmasi.

"Soal hasil rapat Setgab tadi malam, saya belum tahu Mas. Ketum (Ketua Umum PPP Suryadharma Ali) langsung yang hadir," ungkap politisi muda yang duduk di Komisi V DPR ini. [zul]