DPR Seperti Bencong, Serahkan Hak Budgeting ke Pemerintah

Penolakan DPR akan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disodorkan pemerintah per 1 April ini, dicurigai bukan karena untuk membela rakyat. Penolakan itu semata-semata kepentingan partainya sendiri.

"PDIP sebenarnya juga pendukung BBM naik. PDIP itu sejak dulu konsisten setuju menaikkan harga BBM. Termasuk Megawati sampai Januari kemarin (setuju harga BBM naik). Jadi kalau cinta rakyat bohong itu. Ini masalah pencitraan saja," tegas pengamat ekonomi politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 2/4).

Begitu juga dengan partai-partai yang ada di koalisi, sebenarnya juga mendukung. Tapi, selain masalah pencitraan, partai koalisi menolak kenaikan harga BBM ditengarai karena tidak dapat jatah dari dana penghematan. Makanya, mereka melepaskan tanggung jawab kewenangan untuk menaikkan atau tidak harga BBM itu kepada pemerintah.

"Karena BBM ini bola panas. DPR ini istilahnya, hybrid, kayak banci, bencong. Kalau menguntungkan, dia ikut. Kalau tidak, dia serahkan ke pemerintah," ungkapnya.

Untuk itu, menurut Syahganda, penolakan DPR ini harus menjadi pelajaran ke depan. Sebaiknya, hak budgeting tidak usah lagi diberikan kepada DPR. DPR cukup menjalankan hak legislasi dan pengawasan.

"Kita harus membiasakan menyerahkan kepada pemerintah hal-hal yang sifatnya memang untuk dijalankan pemerintah. Dan supaya tidak bertela-tele. Biar jangan banyak digoreng di DPR," ungkapnya.

Selain untuk efisiensi, menurutnya, agar juga jelas siapa penanggung jawab anggaran. Bila memang hak budgeting ada pada pemerintah, pemerintah harus bertanggung jawab. Dan kalau gagal, pemerintah harus dihukum. "Sehingga tidak ada lagi saling tuduh siapa yang bertanggung jawab. Kalau rakyat mau protes, ya kepada pemerintah. Tidak lagi demo ke DPR. Tapi ke Istana semua," demikian Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke-Circle ini. [zul]