Tim Renegosiasi Gas Tangguh Buruan Dibentuk, Jangan Lelet

RMOL.Pemerintah menunda pembentukan tim renegosiasi harga gas dari Lapangan Tangguh, Papua. Alasannya, karena fokus pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo me­nga­takan, pemerintah menar­get­kan pembentukan tim renegosiasi har­ga gas Tangguh ke China bisa se­lesai bulan ini (Ma­ret) tapi ter­kendala pemba­ha­s­an rencana ke­naikan harga BBM subsidi bersama DPR.

“Kita targetkan tim itu dapat terbentuk Maret atau April ini. Ta­pi kita sekarang sedang bolak balik ke sini (Banggar DPR) ngurus BBM,” ujar Evita kepada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.

Namun secara internal, menu­rut­nya, Kementerian ESDM su­dah membentuk tim. Untuk pe­lak­sanaan renegosiasinya akan dila­kukan 2013. Dalam perte­muan itu, tim akan mengusulkan ke­naikan harga jual gas ke China dan merenegosiasi waktu penin­jauan kontrak.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawannmeminta pemerintah cepat membentuk tim renegosiasi kontrak agar tidak kalah lagi de­ngan Pemerintah China dalam menentukan harga gas Tangguh.

Jika pemerintah berhasil mela­kukan renegosiasi kontrak, akan memberikan tambahan pema­su­kan bagi negara. Apalagi harga mi­nyak dunia sedang naik.

“Jangan lelet pembentukan tim­nya karena akan merugikan pe­merintah sendiri. Jangan sam­pai seperti tim kemarin (Sri Mul­yani) yang gagal melakukan re­negosiasi,” warning Mamit.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto berharap, tim rene­go­siasi harga gas Tangguh bisa mem­perjuangkan perbaikan har­ga dan disesuaikan dengan harga inter­nasional yang berlaku. Na­mun, dia tidak sependapat jika pemerintah harus meng­hen­tikan ekspor gas ke luar negeri.

“Kita harus menghormati kon­trak yang ada. Apalagi infra­struk­tur Floating Storage and Regasi­fication Unit (FSRU) juga belum siap, sehingga belum bisa dise­rap dalam negeri,” tandasnya.

Kepala Badan Pelaksana Ke­giatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono mengatakan, hasil kunjungan Presiden SBY ke China pekan lalu telah membuat Pemerintah China memberikan lampu hijau untuk melakukan renegosiasi.

Priyono mengatakan, untuk re­negosiasi harga gas Tangguh akan dimulai semester II-2012. Dikata­kan, renegosiasi ini akan le­bih ba­nyak melalui pembica­raan go­vern­ment to government (G to G).

Menurutnya, pada akhir 2012 capital cost lapangan gas Tang­guh sudah balik sehingga pada 2013 ada penerimaan negara se­kitar 300 juta dolar AS. “Nanti ada penerimaan negara pada 2013 dari Tangguh. Ini bisa lebih dari 300 juta dolar AS kalau rene­gosiasi selesai,” tandasnya.

Sebelumnya, bekas Dirut Peru­sahaan Gas Negara (PGN) A Qo­yum Tjandranegara menga­takan, sebaiknya pemerintah meng­hen­tikan ekpor gas dari Lapangan Tang­­guh karena meru­gikan negara.

“Rencana renegosiasi harga gas Tangguh ke China sebaiknya tidak perlu di­lan­jutkan karena tidak akan mem­berikan dampak apa-apa bagi penerimaan nega­ra,” kata Qoyum.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu takut dibawa ke pengadilan Arbitrase. Pengadilan interna­sional tidak akan memper­ma­salahkan hal itu jika ada ke­ingi­nan dan perubahan politik di dalam negeri.

Saat ini harga gas alam cair (LNG) dari Lapangan Tangguh yang dikirim ke Fujian, China, hanya 3,5 dolar AS per million me­tric british thermal unit (MMB­TU). Angka itu jauh di bawah har­ga pasar saat ini yang mencapai di atas 15 dolar AS per MMBTU.

Pada Maret 2006, Indonesia me­­mang sempat melakukan ne­go­siasi ulang Kontrak Tang­guh. Harga gas yang semula 2,4 dolar AS per MMBTU menjadi 3,35 dolar AS per MMBTU.  Jika di­ban­dingkan dengan kontrak ekspor gas Bontang ke Jepang, kon­trak Tangguh itu hanya se­perlima harga, itupun setelah har­ganya dinaikkan.

Dalam kontrak yang dibuat pada masa pemerintahan Presi­den Megawati Soekarnoputri itu, pemerintah berhak merenegosiasi kontrak penjualan setiap empat tahun sekali. Renegosiasi beri­kutnya jatuh tahun ini. [Harian Rakyat Merdeka]