Berita

Dahlan Iskan

Bisnis

Dahlan Diminta Bentuk Tim Khusus BUMN Duafa

23 Perusahaan Pelat Merah Masih Merugi
SENIN, 02 APRIL 2012 | 08:00 WIB

RMOL.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi secepat­nya harus direstrukturisasi untuk mem­perbaiki kinerjanya agar mam­pu mencetak laba.

“Sudah waktu­nya BUMN yang rugi dibenahi,” ucap pengamat ekonomi Yanuar Rizki kepada Rakyat Merdeka, Jumat (30/3).

 Kendati begitu, kata Rizki, formulasinya tidak bisa disama­ratakan. Perlu penanganan ma­sing-masing karena setiap BUMN yang me­rugi itu kasus dan perma­salahan­nya berbeda beda dan jumlahnya tidak sedikit.

Hal yang sama disampaikan eko­nom Iman Sugema. Me­nurut­nya, pemerintah melalui Kemen­terian BUMN yang dipimpin Dahlan Iskan mesti membuat tim khusus untuk menyelesaikan ma­salah di beberapa BUMN yang me­rugi. Nantinya, tim ini fokus me­ngurusi permasalahan yang me­libatkan beberapa BUMN duafa.

“Supaya mereka (BUMN) itu untung, ya diganti aja menaje­men­nya. Tapi tidak cuma itu saja, ke­bijakan di dalam perusahaan itu diupayakan dikendalikan lang­sung oleh Menteri BUMN,” jelasnya.

Menurut Iman, kondisi seperti ini jangan dibiarkan terlau lama karena akan menambah parah BUMN duafa tersebut.

 Pemerintah mencatat dari 141 BUMN, terdapat 118 BUMN yang membukukan laba sekitar Rp 123,502 triliun. Sementara 23 BUMN masih merugi dengan nilai Rp 3,236 triliun.

Menurut Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, dari 118 BUMN terdapat 61 BUMN mem­bukukan laba sekitar Rp 114,82 triliun, terdiri atas 16 BUMN ter­buka (Tbk) dengan laba sekitar Rp 64,563 triliun dan 45 BUMN non Tbk dengan laba Rp 50,257 triliun.

Adapun 23 BUMN yang masih rugi antara lain PT PAL Indo­ne­sia, PT Merpati Nusantara Airli­nes, PT Dirgantara Indone­sia, PT PT Danareksa, PT Bahana PUI, PT Perkebunan Nusatara XIV dan PT Kertas Leces. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya