Ini Lima Hal yang Harus Dilakukan Agar Krisis Minyak Dunia Untungkan Indonesia

Ada lima hal yang seharusnya dilakukan pemerintahan SBY-Boediono sejak jauh-jauh hari yang lalu untuk memaksimalkan keuntungan dari sektor migas Indonesia.

Kelima hal itu, yang pertama adalah memberantas mafia migas yang membuat ongkos menjadi sangat tinggi. Lalu menaikkan lifting minyak secara bertahap menuju 1,5 juta barel per hari seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun lalu.

Selain itu pemerintah juga harus membangun kilang minyak di tanah air. Selain untuk menghemat biaya produksi minyak, pembangunan kilang minyak juga akan menyedot tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Pembangunan kilang minyak membutuhkan waktu yang relatif singkat, hanya sekitar dua sampai tiga tahun.

"Pemerintah juga semestinya sejak jauh-jauh hari mendorong dengan serius konversi BBM ke bahan bakar gas yang lebih murah. Bila serius, hal ini membutuhkan waktu sekitar tiga tahun saja," ujar Kordinator Rumah Perubahan 2.0, Abdulrachim, kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu siang (1/4).

Hal yang tak kalah penting, sambungnya, adalah mengutamakan sektor ril sehingga menaikkan tingkat upah dan pendapatan kaum buruh serta memperluas lapangan kerja. Sebagai perbandingan, katanya, upah buruh di Malaysia sekitar 4,8 kali upah buruh di Indonesia.

Kalau kelima hal ini dilakukan, pemerintahan SBY-Boediono, juga pemerintahan-pemerintahan yang akan datang, tidak perlu menaikkan harga BBM di tanah air ketika terjadi krisis minyak di pasar dunia. Bahkan, Indonesia akan mengambil keuntungan seperti yang terjadi di era 1970an dan 1980an, saat Perang Arab-Israel dan Perang Iran-Irak mengganggu pasokan minyak dunia.

Sayangnya, SBY yang sudah berkuasa selama 7,5 tahun dan Boediono yang sudah berada di pemerintahan selama 6,5 tahun sama sekali tak mau mengerjakan hal-hal ini.

"Maka situasi menjadi rusuh seperti sekarang dan menyengsarakan semua pihak," ujar aktivis mahasiswa angkatan 77/78 ini lagi.

Dia juga mengatakan, pemerintahan SBY-Boediono menjadikan minyak sebagai komoditas politik demi membangun citra yang baik di mata rakyat yang sebetulnya sengsara. [zul]