Pengusaha Angkot Tak Boleh Menaikkan Tarif Seenaknya

RMOL.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta para pengusaha angkutan tidak seenaknya menaikkan tarif angkutan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Direktur Jenderal Perhu­bu­ngan Darat Kemenhub Suroyo Ali­moeso mengatakan, kenaikan tarif angkutan tidak boleh lebih dari 20 persen. “Mereka nggak bi­sa se­enak­nya. Berdasarkan per­hitu­ngan ka­mi, kenaikan tarif ang­kutan aki­bat dari kenaikan harga BBM sub­sidi maksimal 15 per­sen,” tegas­nya kepada Rakyat Merdeka.

Suroyo mengatakan, perhitu­ngan itu sudah memasukkan ren­cana pemberian subsidi  Rp 4,88 triliun. Program itu meliputi subsidi untuk Public Service Obligation (PSO) Kapal Pelni Rp 126,5 miliar, subsidi angkut­an pe­rintis laut Rp 71,5 miliar, subsidi Angkutan Sungai Danau Penye­berangan (ASDP) perintis Rp 41 miliar dan subsidi bus pe­rintis senilai Rp 5 miliar.

Anggaran lainnya untuk fasi­litasi ban dan suku cadang se­nilai Rp 1,8 triliun, pengem­ba­lian pa­jak kendaraan bermotor se­nilai Rp 1 triliun dan subsidi bu­nga kre­dit Rp 1,76 triliun.

Kemenhub juga akan menetap­kan tarif baru angkutan kelas eko­nomi per penumpang per kilo­me­ter. Bila saat ini Rp 104 per pe­num­pang per kilometer, harga itu akan mengalami penyesuaian.

Dia juga menyayangkan jika Orga­nisasi Angkutan Umum Dae­rah (Organda) tetap akan me­naikkan tarif sebesar 30 persen. “Kalau dia tetap minta segitu, pas­ti nggak laku. Soalnya tarif  Rp 104 per kilometer itu tergo­long masih mahal,” katanya.

Terkait adanya beberapa pe­ngu­saha angkutan umum yang sudah menaikkan tarif, Suroyo me­nga­takan, itu bukan menaik­kan. Me­nurut dia, selama ini para pe­ngu­saha memang tidak full me­ne­rapkan tarif kepada penumpang.

“Misalnya, saat ini ada ang­ku­tan bus luar kota yang sudah me­naikkan tarif dari Rp 8.000 men­jadi Rp 10.000, tapi itu bu­kan ke­naikan. Karena sebe­nar­nya me­reka tidak full mene­rap­kan tarif yang ditetapkan peme­rintah Rp 11.000, dengan tujuan untuk menarik penum­pang,” kilahnya.

Or­ga­nisasi Angku­tan Darat  (Organda) me­ngan­cam akan me­naikkan tarif ja­sa angkutan umum 35 persen mu­lai 1 April. Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lo­rena menjelaskan, anggota-nya akan menaikkan tarif ang­kutan umum untuk mencegah ada­nya pe­rusahaan angkutan umum bangkrut dan berhenti beroperasi.

Sekretaris Jenderal Organda Ar­diansyah menyatakan, selain ke­­naikan tarif angkutan umum, Or­ganda juga akan menaikkan tarif angkutan barang 30 persen. Ke­naikan tarif ini dipengaruhi kenaikan harga BBM, termasuk aturan pembatasan tonase dan infrastruktur.

Ketua Masyarakat Transporta­si Indonesia (MTI) Muslich Zai­nal Asikin tidak setuju dengan usulan Organda yang meminta kenaikan tarif angkutan umum 35 persen. Menurut dia, kenaik­an tarif mak­simum 25 persen se­bagai penye­suaian terhadap ke­naikan harga BBM bersubsidi.

“Mestinya tidak harus 35 per­sen dengan catatan pemerintah ti­dak bohong lagi sesuai janjinya se­sudah kenaikan harga BBM akan di­lakukan perbaikan terha­dap ang­kutan umum,” ujarnya.

Deputi Bidang Statistik Distri­busi dan Jasa Badan Pusat Sta­tistik (BPS) Djamal mengatakan, ke­naikan harga BBM akan men­do­rong naiknya harga transpor­tasi dan memberi efek tidak lang­sung pada kenaikan harga pangan.

Djamal menjelaskan, jika ke­bi­jakan ini diberlakukan untuk se­luruh lapisan masyarakat, ter­ma­suk angkutan umum dan in­dustri, maka akan ada tambahan in­flasi lebih dari 2 persen se­hing­ga eks­pektasi inflasi di akhir tahun bisa lebih dari 6 persen.

Kepala BPS Suryamin men­jelaskan, dengan kenaikan ong­kos transportasi, dampaknya ke in­flasi bisa dua kali lipat dari in­flasi. Suryamin mencontohkan, ji­ka kenaikan harga BBM dipa­tok Rp 1.500 per liter, maka ada tam­bahan inflasi langsung 0,9 persen. Angka itu dikalikan 1,5 hingga 2 kali, maka akan ada tam­bahan in­flasi sekitar 2-2,5 persen.

Sebelumnya, Menteri Peren­ca­naan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pem­bangunan Nasional (PPN/Bap­penas) Armida S. Alisjahbana me­­mastikan tidak ada kenaikan tarif angkutan umum menyusul ke­naikan harga BBM bersubsidi per 1 April besok. [Harian Rakyat Merdeka]