Kami Jengah Pak Susilo Bambang Yudhoyono!

RMOL. Subsidi BBM merupakan tanggung jawab negara. Indonesia bukan negara kapitalis, tapi berasaskan Pancasila dimana kepentingan hajat hidup rakyat banyak harus dibantu dan dipenuhi atau disubsidi negara.

Begitu pernyataan sikap Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat. Para aktivis PMII Ciputat menulis pernyataan sikapnya dalam ribuan lembar selebaran, kemudian dibagi-bagikan kepada para pengendara yang melintas di depan kampus UIN Ciputat, Jalan Juanda, Tangerang Selatan usai shalat Jumat tadi (Jumat, 30/3).

"Kami jengah wahai Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih baik turun sekarang daripada menambah kesengsaraan rakyat," teriak Nurdiansyah, salah seorang aktivis PMII Ciputat saat rekan-rekannya yang lain membagikan selebaran.

"Presiden SBY bukanlah pemimpin namun penguasa. Tindakannya tidak mengedepankan kesejahteraan rakyat," lanjut dia.

Bagi PMII, jika SBY sebagai presiden yang bertekad menjaga rakyatnya dari kesengsaraan atas BBM maka dia akan membuat solusi cerdas mengatasi masalah BBM dikaitkan dengan APBN. Bukan dengan cara instan, dengan menaikkan harga BBM.

Ada yang bisa dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan windfall profit tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, mengevaluasi dan memangkas cost recovery atas biaya non operasional dan corporate social responsibilty kontraktor kontrak kerjasama dengan cara merenegosiasi semua kontrak kerjasama.

Atau, pemerintah memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor-impor, menambah kapasitas kilang Pertamina sesuai dengan spesifikasi minyak mentah Indonesia, dan mengharuskan kontraktor asing menjual semua jatah minyaknya kepada Pertamina agar diproses di dalam negeri dan untuk kebutuhan domestik. Selain itu, pemerintah bisa mempersiapkan infrastruktur BBG dalam jangka 1 tahun untuk seluruh Indonesia, menciptakan iklim investasi yang ramah untuk kebutuhan eksplorasi agar ada penemuan baru dan tambahan cadangan minyak bumi.

"Kenaikan harga BBM tidak mencerminkan asas keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat kevil. Tolak kenaikan harga BBM. Turunkan SBY-Boediono. Tolak BLT karena bukan solusi kemakmuran, Hukum mati mafia migas dan penyelewengan BBM bersubsidi, usut kepentingan Cina atas kenaikan BBM," tulis selebaran itu. [dem]