PP PA GMNI Akan Hukum Oknum Pengurus Cabang yang Bertindak di Luar Koridor Organisasi

RMOL. Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) sangat menyesalkan pernyataan beberapa oknum pengurus cabang Persatuan Alumni GMNI terkait polemik antara kepentingan pemerintah yang mau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan berbagai unsur masyarakat yang menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut.

Demikian disampaikan Sekjen PP PA GMNI, Ahmad Basarah, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 30/3). Pernyataan Basarah ini terkait dengan pernyataan Ketua PA GMNI Bogor Yustinus Timor, Sekertaris P GMNI Jambi Nyoman Rai dan Ketua PA GMNI Tuban Sunarso, yang intinya mengatakan bahwa aksi menolak kenaikan harga BBM yang hanya untuk menaikan citra dan membuat ricuh.

Basarah mengingatkan bahwa PA GMNI adalah wadah perhimpunan para alumni GMNI yang terdiri dari berbagai latar belakang spektrum politik dari berbagai partai politik seperti Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan dan lain-lain. Di sampaing itu, PA GMNI juga menjadi wadah alumni GMNI yang kini tersebar di lembaga birokrasi, akademisi, pengusaha, LSM dan sebagainya.

Karena itu, lanjut Basarah, PP GMNI tidak memiliki kebijakan organisasi yang bersifat politik praktis. Politik yang dibangun PA GMNI berada pada ranah politik kebangsaan dan kenegaraan. Dengan demikian, PA GMNI tidak masuk ke dalam aspek poltik praktis terkait dengan polemik rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah.

Konsen PA GMNI, ungkap Basarah, terletak pada ekses yang akan ditimbulkan, baik pada proses keputusuan menaikkan harga maupun paska keputusan paripurna DPR kelak yang akan menentukan, apakah harga BBM itu jadi dinaikkan atau tidak.  Oleh karena itu pernyataan oknum-oknum pengurus cabang PA GMNI di daerah yang mengeluarkan pernyataan yang substansinya pernyataannya bersifat mendukung posisi pemerintah yang akan menaikan harga BBM adalah pernyataan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan semanat keberdaan PA GMNI.

"Sebagai Sekjen PA GMNI saya menegaskan bahwa pernyataan oknum-oknum pengurus cabang PA GMNI tersebut bersifat pribadi dan sama sekali tidak mewakili organisasi PA GMNI. PP PA GMNI akan memberikan sanksi tegur kepada mereka yang telah bertindak di luar koridor dan mekanisme organisasi," tegas Basarh.

Basarah juga mengimbau kepada suluruh pengurus dan kader alumni GMNI untuk tidak terjebak pada permainan poltitik pragamatis dan menjual nama organisasi untuk kepentingan pribadi masing-masing. Basarah juga mengajak suluruh pengurus dan kader alumni GMNI untuk membangun kesadaran etis dalam berorganisasi, demi harkat dan martabat PA GMNI sebagai kader intelektual marhaenis.

"Jika ingin bermain politik praktis, gunakan kendaraan politik lain dan jangan menjadikan PA GMNI sebagai kendaraan polititk pribadi karena PA GMNI bukan organisasi partai politik," demikian Basarah. [ysa]