Berita

presiden sby

HARGA BBM NAIK

Habib: Sudahlah Pak SBY, Ariflah Melihat Kondisi yang Ada

JUMAT, 30 MARET 2012 | 14:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden SBY seharusnya arif tidak lagi memaksakan kehendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) melihat kondisi yang ada.

Mayoritas Fraksi di DPR sudah menyatakan menolak, begitu juga rakyat, pemuda, mahasiswa, dan buruh sejak awal sudah mengungkapkan penolakan yang sama. Bila tetap kenaikan harga BBM dipaksakan, dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

"Harus ada kearifan dari pemerintah melihat situasi terakhir," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang ESDM Yahya Habib kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (Jumat, 30/3).

Habib memandang, banyak kekurangan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. Selain substansi, juga sosialiasinya yang sangat lemah.

"Pemerintah harus mau duduk bersama. Saya sudah bilang dari dulu lemahnya sosialisasi. Saya pergi ke daerah-daerah, pedagang warteg tahunya naik Rp500. Mereka sendiri kaget, kok naik Rp1500," jelasnya.

Menurut Habib, Pemerintah Indonesia tidak perlu menjadikan alasan harga BBM di negara tetangga sebagai alasan penguat untuk menaikkan harga BBM di luar negeri. Memang, harga BBM di Malaysia dan Singapura lebih tinggi dari di Indonesia. Tapi Indonesia punya kekayaan energi yang berlimpah berbeda dengan kedua negara itu. Sehingga tidak layak untuk dibandingkan.

"Saya pikir itu tidak menjadi alasan. Indonesia ya Indonesia. Kita punya sumber daya alam sendiri. Harusnya kita kelola sendiri. Supaya bisa membawa penghasilan sendiri," ujarnya.

Selain itu, cara pandang ekonomi pemerintah  juga harus diubah. Selama ini Indonesia bangga dijadikan sebagai pasar potensial. Karena hanya sebagai pasar, harga dalam negeri juga tergantung kepada asing.

"Cara pandang kita terhadap energi kita sendiri perlu dievaluasi. Kita sendiri kan tidak merdeka terhadap energi kita sendiri. Terbukti bahwa banyak sumber energi kita dikuasi asing," ungkapnya.

Terakhir, Habib menyerukan kepada pengunjuk rasa dan aparat keamanan untuk bisa sama-sama menahan diri. Dia menyesalkan terjadinya bentrok kedua belah pihak. "Ini demi masa depan bangsa ini," tandasnya. [zul]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Gus Lilur Laporkan Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU ke KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 00:20

Ledakan Besar Guncang Pasar Cimanggis-Ciputat, 2 Orang Dikabarkan Tewas

Kamis, 15 Oktober 2026 | 00:00

Danantara Minta Maaf dan Ambil Alih PLN Batam Usai Listrik Padam

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23:36

Pemerintah Diminta Gencar Sosialisasikan Beasiswa Pendidikan untuk Anak Papua

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23:08

Ijazah Keluarga Jokowi itu Terus Melahirkan Masalah Bangsa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:54

GoTo Gelar RUPSLB, Restui Pembatalan Saham Tresuri dan Perombakan Direksi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:26

Terdakwa Pemerasan Bangun Paulus Dijemput Paksa di Tempat Hiburan, Alasan Mangkir Sakit

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:17

Kaya Omega-3, Bumi Wijaya Pilih Ikan Sidat untuk Gizidat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:07

Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Imigrasi, Pencegahan TPPO jadi Perhatian

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:05

Pertamina Patra Niaga Maksimalkan Langkah Pemulihan Layanan BBM di Bali

Rabu, 14 Oktober 2026 | 21:52

Selengkapnya