Berita

presiden sby

HARGA BBM NAIK

Habib: Sudahlah Pak SBY, Ariflah Melihat Kondisi yang Ada

JUMAT, 30 MARET 2012 | 14:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden SBY seharusnya arif tidak lagi memaksakan kehendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) melihat kondisi yang ada.

Mayoritas Fraksi di DPR sudah menyatakan menolak, begitu juga rakyat, pemuda, mahasiswa, dan buruh sejak awal sudah mengungkapkan penolakan yang sama. Bila tetap kenaikan harga BBM dipaksakan, dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

"Harus ada kearifan dari pemerintah melihat situasi terakhir," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang ESDM Yahya Habib kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (Jumat, 30/3).

Habib memandang, banyak kekurangan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. Selain substansi, juga sosialiasinya yang sangat lemah.

"Pemerintah harus mau duduk bersama. Saya sudah bilang dari dulu lemahnya sosialisasi. Saya pergi ke daerah-daerah, pedagang warteg tahunya naik Rp500. Mereka sendiri kaget, kok naik Rp1500," jelasnya.

Menurut Habib, Pemerintah Indonesia tidak perlu menjadikan alasan harga BBM di negara tetangga sebagai alasan penguat untuk menaikkan harga BBM di luar negeri. Memang, harga BBM di Malaysia dan Singapura lebih tinggi dari di Indonesia. Tapi Indonesia punya kekayaan energi yang berlimpah berbeda dengan kedua negara itu. Sehingga tidak layak untuk dibandingkan.

"Saya pikir itu tidak menjadi alasan. Indonesia ya Indonesia. Kita punya sumber daya alam sendiri. Harusnya kita kelola sendiri. Supaya bisa membawa penghasilan sendiri," ujarnya.

Selain itu, cara pandang ekonomi pemerintah  juga harus diubah. Selama ini Indonesia bangga dijadikan sebagai pasar potensial. Karena hanya sebagai pasar, harga dalam negeri juga tergantung kepada asing.

"Cara pandang kita terhadap energi kita sendiri perlu dievaluasi. Kita sendiri kan tidak merdeka terhadap energi kita sendiri. Terbukti bahwa banyak sumber energi kita dikuasi asing," ungkapnya.

Terakhir, Habib menyerukan kepada pengunjuk rasa dan aparat keamanan untuk bisa sama-sama menahan diri. Dia menyesalkan terjadinya bentrok kedua belah pihak. "Ini demi masa depan bangsa ini," tandasnya. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya