Berita

PT Jasa Marga

Bisnis

Jasa Marga Anget-anget Tahi Ayam Tingkatkan SPM

DPR Mau Bikin Lembaga Pengawasan & Audit Jalan Tol
JUMAT, 30 MARET 2012 | 08:47 WIB

RMOL. PT Jasa Marga bakal meningkatkan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol di Indonesia, khususnya di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Untuk itu, DPR berencana membentuk lembaga pengawasan dan audit jalan tol.

“Kami siap bila SPM dievalua­si. Bila perlu istilahnya bisa jadi SPE atau standar pelayanan eks­klusif atau lainnya yang meliputi ham­pir seluruh aspek pelayanan jalan tol,” kata Direktur Operasi Jasa Marga Hasanudin di Ja­karta, kemarin.

Menurut Hasanudin, sudah selayaknya SPM dievaluasi pe­merintah dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ke­menterian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyesuaikan de­ngan di­namika permintaan ma­sya­rakat dan kelangsungan jalan tol.

“Jadi, kalau SPM nanti jadi Standar Pelayanan Maksimal barangkali ceritanya akan lain. Kami sebagai operator siap saja. Misalnya jika nantinya SPM itu juga pada aspek pada antrean, bukan hanya waktu transaksi yang distandarkan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, untuk standar pelayanan per transaksi 8 detik, Jasa Marga sudah memenuhinya, bahkan cenderung mendekati per transaksi 4 detik. Tan­pa ada eva­luasi SPM pun, dia mengklaim pihaknya setiap waktu siap me­ningkatkan pelayanan di atas SPM.

“Buktinya kami sudah me­nyi­apkan Variabel Message Sign (VMS) di beberapa titik jalan tol di Jabodetabek dan hal ini tidak ada dalam SPM,” ungkapnya.

Hasanuddin menyatakan, pe­ningkatan pelayanan juga dila­ku­kan dengan meningkatkan jum­lah petugas gardu tol dan pa­da ta­hap awal ini di Jabo­detabek. “Jadi mu­lai jam 5 pagi, di seluruh gardu tol statusnya hijau dan hijau. Tak ada lagi yang merah,” katanya.

Untuk itu, pihaknya telah me­nambah petugas tambahan, mi­salnya untuk tol dalam kota 238 personel baru, 100 orang di tol Ta­­ngerang, 50 orang di tol Ja­gora­wi, 50 orang Jakarta-Ci­kampek dan 10 orang di JORR (tol lingkar luar Jakarta).

Pihaknya juga siap membuka account twitter agar dapat diakses oleh setiap peng­guna telekomu­nikasi berge­rak. “April segera di­luncurkan  Jasa Marga di account twitter,” ujar Hasanuddin.

Terkait penetrasi tiket tol elek­tronik (electronic ticket toll/e-toll), dia mengaku pene­trasi tiket tol elektronik saat ini di se­luruh ja­ringan tol Jasa Marga baru 10 per­sen dari total transaksi Rp 1,2 mi­liar per tahun. “Akhir Juni ta­hun ini, khususnya untuk Ja­bo­detabek akan ditingkatkan men­jadi 25 persen dari posisi Ma­ret sebesar 11,3 persen,” katanya.

Pihaknya akan bekerja sama de­ngan penyedia (Bank Man­diri) untuk melakukan serang­kaian upaya. Antara lain pro­mosi besar-besaran, diskon 10 per­sen bagi mereka yang meng­gu­na­kan e-toll dan pemasaran on board unit (OBU) dan lainnya.

Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugi­yan­­to meminta Jasa Marga mem­­buktikan janjinya meningkatkan pelayanan jalan tol.

Sebab, kata Sugiyanto, pelaya­nan jalan tol su­dah tidak nyaman dan macet. Pa­dahal, konsumen sudah mem­ba­yar mahal. “Jangan hanya anget-anget tahi ayam mau tingkatkan SPM gara-gara dima­rahin Dah­lan Iskan (Men­teri BUMN-red),” tandasnya.

Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mengatakan, saat ini sa­ngat sulit untuk menilai SPM da­ri jalan tol apakah sudah di­pe­nuhi atau belum karena tidak ada lem­baga yang mengauditnya.

Karena itu, DPR akan mem­buat lembaga yang tugas­nya me­lakukan pengawasan dan audit SPM dari jalan tol. “Janji pe­ningkatan SPM ini kan sudah lama disampaikan, namun sa­yang­nya tidak ada yang me­nga­wasinya,” kata Saleh.

Menurut Saleh, Kementerian BUMN juga harus memberikan sanksi terhadap pengelola jalan tol jika terbukti tidak mening­kat­kan SPM-nya agar memberikan moti­vasi kepada pengelola mening­katkan kinerjanya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya