Berita

dahnil anzar simanjuntak/ist

Dibeberkan, Solusi agar Harga BBM Tak Dinaikkan

KAMIS, 29 MARET 2012 | 16:51 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditi tak terbarukan. Karena itu, untuk mengendalikan konsumsinya dan menyiapkan ketersediaan cadangan energi, mekanisme perubahan harga adalah jalan yang harus ditempuh. Makanya, pengurangan subsidi BBM memang harus dilakukan.

"Tetapi pilihan waktunya harus tepat," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 29/3).

Bagi Dahnil, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Karena dampak bagi ekonomi masyarakat kecil menengah sangat meluas dan merantai. Dia pun yakin, kalau pemerintah mau, kenaikan harga BBM saat ini bisa dihindarkan.

"Nah, kalau ditanya bisa nggak (harga BBM) tidak naik, bisa. Sebenarnya, pemerintah dan DPR bisa melakukan 'otak-atik' APBN apabila alasan penaikan BBM beban APBN yang bertambah," tegas pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.

Buktinya, Dahnil mengungkapkan, setiap tahun APBN selalu mengalami sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang rata-rata 10 persen setiap tahun.

"Nah, kalau pemerintah mau melakukan pergeseran pos-pos tertentu, maka sebenarnya ketika (harga) minyak mentah dunia naik dan bertambahnya beban subsidi secara otomatis akan membantu penyerapan anggaran lebih cepat. Sehingga Silpa tidak terlalu besar," imbuh Dahnil.

Namun, untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM, Dahnil menyarankan, pemerintah mendorong perguruan tinggi atau lembaga riset untuk melakukan penelitian. Agar bisa dicarikan momentum yang tepat agar kenaikan harga BBM itu dampak ekonominya lebih kecil ketimbang saat ini. Karena kenaikan harga BBM harus dilakukan atas dasar pertimbangan ekonomi jangka panjang, bukan jangka pendek.

"Sebenarnya permasalahan kenaikan harga BBM ini tidak sepelik saat ini apabila ketika kenaikan BBM di tahun 2005 tidak diikuti oleh penurunan BBM di tahun 2008," demikian Dahnil. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya